• Hari ini : Selasa, 23 Januari 2018

90 Warga Binaan Kapuas Dapat Remisi

Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat, ketika mengjungi para  narapidana LP Kapuas, untuk memberikan remisi.
Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat, ketika mengjungi para narapidana LP Kapuas, untuk memberikan remisi.

Kuala Kapuas, KP – Dari 356 Orang Warga Binaan Rutan Kelas II B Kabupaten Kapuas, sebanyak 90 orang tahanan mendapatkan Remisi Umum yang diberikan langsung oleh Pemerintah Pusat.

Remisi umum tersebut terdiri dari Remisi Umum Dua yang bebas langsung pada hari kemerdekaan sebanyak 3 orang dan Remisi Umum Satu yang bebas setelah tanggal 17 Agustus sebanyak 87 orang.

Kepala Rutan Kapuas Husaini SAP memohon bantuan Pemerintah Daerah untuk memperhatikan keadaan di Rutan tersebut salah satunya ia memohon adanya bantuan Sumur Bor bagi warga binaan karena kapasitas tahanan lebih dari kapasitas normal yaitu hanya memuat 200 orang saja, sehingga warga Rutan Kelas II B kesulitan air bersih.

Maka dari itu, Bupati Kapuas sebelum menyampaikan sambutannya, ia memerintahkan langsung kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Kapuas untuk bekerja sama dengan PDAM Kabupaten KapuasĀ  membuat Sumur Bor bagi Warga Binaan Rutan Kelas II B Kuala Kapuas.

Selanjutnya, dalam sambutan bupati, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dan Masyarakat Kapuas menyampaikan ucapan selamat atas pemberian remisi bagi warga binaan yang mendapatkannya yang tentu telah memenuhi syarat substansif dan administratif mendapat pengurangan masa pidana (Remisi).

Lebih jauh Ben Brahim mengungkapkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM RI pada Upacara Pemberian Remisi Umum kepada Narapidana dan Anak Pidana pada Peringatan HUT RI Ke 71 Tanggal 17 Agustus 2016 telah menekankan beberapa hal penting yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan bagian dari warga Negara yang tetap memiliki hak-hak yang mesti dihormati dan dipatuhi.

Salah satu hak yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan adalah hak mendapatkan Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi) sebagaimana yang diatur secara tegas dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Kemudian, masih menyangkut penekanan dari Menteri Hukum dan HAM, Ben Brahim mengatakan melalui remisi dapat mempercepat kembalinya narapidana dalam kehidupan masyarakat yang akan memperbaiki kualitas hubungan antara narapidana dengan keluarganya dan mereka dapat segera melanjutkan kehidupannya secara normal dan mampu mengemban tanggung jawab yang ada di pundak masing-masing.

Bapak Menteri Hukum dan HAM RI berpesan agar seluruh jajaran pemasyarakatan, jajaran pemerintah daerah dan jajaran instansi serta lembaga sosial untuk melaksanakan tugas dengan penuh integritas, bekerja dengan profesional dan ketulusan dengan terus berupaya untuk menjadikan lapas dan rutan tetap dalam suasana aman, kondusif dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak nama baik Institusi Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM pada umumnya, terangnya. (al/K-8)

Tag:,
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua