• Hari ini : Kamis, 19 Juli 2018

Ajukan Raperda Uang Insentif Guru Ngaji, Anak Yatim dan Lansia

Foto Ilustrasi Guru Ngaji. (net)
Foto Ilustrasi Guru Ngaji. (net)

BANJARMASIN, KP – Khabar gembira bagi para guru mengaji karena DPRD Kota Banjarmasin kini tengah memperjuangkan untuk memberikan bantuan uang intesif.  Selain guru mengaji bantuan berupa pemberian uang intesif juga bakal diberikan kepada anak yatim dan para jompo atau mereka yang sudah lanjuti usia (lansia).

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai dasar aturan pemberian bantuan uang intensif itu disampaikan melalui sidang paripurna DPRD Kota Banjarmasin, Senin (8/8). “Raperda tentang Bantuan Guru Mengaji, Anak Yatim dan Para Jompo ini  diajukan atas usul inisiatif dewan,’’ kata Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Iwan Rusmali SH MM.

Kepada {{KP}}, usai sidang paripurna Iwan Rusmali menjelaskan, bantuan uang intesif ini diberikan sebagai bentuk kepedulian dan upaya dewan untuk memperjuangkan kesejahteraan para guru mengaji. Terutama, terhadap guru yang memberikan pelajaran mengaji membaca Al-Qur’an di kampung-kampung.

Raperda ini, lanjutnya, dipersiapkan sekaligus dalam rangka memasyarakatkan   pelaksanaan Perda No : 4 tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur’an Bagi Siswa Sekolah Dasar/Mandrasah Ibtidaiyah dan Siswa Sekolah Menengah Pertama/Madrsah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/ Sekolah Kejuruan serta Caloin Pengantin Beragam Islam.

Terkait bantuan yang diberikan, Iwan Rusmali menjelaskan, adalah sudah kewajiban pemerintah memberikan dan meningkatkan perlindungan sosial dalam rangka memenuhi hak-haknya, sebagaimana telah dituangkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang  maupun Peraturan Daerah (Perda) yang diterbitkan Pemko Banjarmasin.

Menurutnya, proses implementasi perlindungan sosial kepada lanjut usia dan anak yatim atau anak terlantar selama ini berjalan tidak efektif karena belum mampu memberikan dampak signifikan kepada para lansia dan anak yatim, khususnya terhadap mereka yang hidupnya terlantar dan tidak mempunyai keluarga.
“Menyadari tugas ini, maka perlu kiranya diambil kebijakan untuk memperkuat program pembinaan dan perlidungan untuk mengatasi permasalah sosial ini,’’ tandasnya, seraya menambahkan selain pemerintah juga dituntut partisipasi dan dukungan seluruh masyarakat.
Menyikapi Raperda atas usul inisiatif dewan ini, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina menyambut positif. Menurutnya, jika Raperda tersebut selesai dibahas dan ditetapkan menjadi Perda, maka Pemko Banjarmasin akan siap mengalokasikan anggaran untuk keperluan tersebut.

Sementara pihak dewan mengajukan Raperda usul inisiatif, dalam sidang paripurna itu Pemko Banjarmasin juga mengajukan penyampaian revisi terhadap Perda tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah .

Sebelumnya dalam sidang paripurna juga digelar agenda penandatanganan kesepakatan antara Pemko Banjarmasin dengan DPRD terkait Perubahan Perda No : 9 tahun 2005–2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. (nid/K-5)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua