• Hari ini : Rabu, 24 Januari 2018

Aktivitas Alat Berat Bikin Terasa `Gempa’ Hingga di PN

AKTIVITAS PEMBONGKARAN – Menggunakan alat berat ketika pembongkaran sebagian gedung eks Kantor Gubernur-an di Jalan DI Panjaitan. (KP/Aqli)

Banjarmasin, KP – Aktivitas alat berat yang melakukan pembongkaran sebagian gedung eks Kantor Gubernur-an di Jalan DI Panjaitan bikin terasa `gempa’ (getarkan,red) di sekitar kawasan tersebut hingga perkantoran di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, yang lokasinya ada di seberang jalan.

Itu dirasakan sejumlah karyawan di PN hingga para Hakim.“Luar biasa getaranya ketiuka alat itu beraktivitas seperti ada gempa saja.

Takut juga kalau gedung kita retak akibat itu,’’ kata salah satu karyawan di PN, kepada {{KP}}, Rabu (10/1).

Pembongkaran yang dilakukan hingga malam hari ini sudah sejak Selasa (9/1). Alat berat itu menghancurkan bangunan tersebut di sekitarnya hanya dibatasi pagar seng dan tak diberi terpal hingga debunya bertebaran.

Aktivitas sempat pula ditegur anggota di Polda, karena debunya yang bertebaran hingga ke bagian pos lantas.

“Bahkan sebelumnya ada satu seng yang melayang hingga ke jalan raya,’’ tambah Din Jaya, Ketua LSM Forbeban Kalsel.

Ia juga menyoroti penghancuran yang dinilai terlalu tergesa-gesa ini mubazir.

Karena kaca-kaca jendela, pintu dan besi yang harusnya bisa dilepas serta disumbangkan ke masjid atau lainnya, malah ikut hancur.

Dikatakan pula dari sepengetahuannya bahwa pembangunan Taman Titik Nol itu adalah aturan tata ruang.

Berdasarkan Perda Pemkot Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin 2013-2032.“Apa ini tak menyalahi,’’ ucap Din Jaya lagi.

Miliran

Keterangan lain, proses pembongkaran, paket pekerjaan senilai Rp1,6 miliar yang dilaksanakan oleh CV Adil Makmur ini, dengan waktu 60 hari kerja.

Dalam pembongkaran ini, penyedia jasa hanya bertanggung jawab penghapusan aset.

Sedangkan untuk barang-barang yang bernilai ekonomis, akan dihitung setelah proses pembongkaran selesai.

Sebagaimana dijelaskan Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah Kalsel, M Mirhansyah, Rabu (10/1), dengan pola jasa bongkar ini memang dapat dipastikan banyak barang bernilai ekonomis yang rusak.

“Pola jasa bongkar ini kan kami ambil setelah pola sebelumnya jual bongkar tidak ada penawar. Dengan pola jual bongkar pasti pemprov untuk, kalau pola jasa bongkar ini pemerintah harus mengeluarkan dana,’’ ujarnya.

Ia menyebut, setelah pembongkaran selesai maka tim appraisal akan melakukan penilaian terhadap sisa barang yang masih bernilai ekononis.

Dari barang yang bernilai ekonomis itu, maka bisa dilakukan pelelangan untuk dijual.

“Sisa bongkaran yang masih bernilai berarti dapat dijual, sisa bongkaran yang tidak bernilai berarti tak dapat dijual. Dihitung setelah dibongkar,’’ tuturnya.

Beberapa gedung di komplek perkantoran tersebut sengaja dibongkar.

Lahan terbuka bekas kantor tersebut akan dijadikan pertamanan, balai rakyat, tempat berolahraga, dan juga tugu pal nol.

Sebagai tahap awal setelah pembongkaran selesai, akan dibangun taman terlebih dahulu.

Detail engineering design (DED) pembangunan taman sudah dilaksanakan tahun kemarin.

Untuk tahun ini dilanjutkan pelaksanaan pembangunan.“Khusus tahun ini yang dibangun pertamana tamannya dulu. Lengkap dengan pohon dan bunga-bunga di taman.

Untuk bangunan seperti tugu Nol Pal akan dilanjutkan berikutnya,’’ ucap Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Nasruddin Alkhaidar.

Sementara itu, Sekdaprov Kalsel, HA Haris Makkie menambahkan, untuk pembongkaran dan pembangunan kawasan di perkantoran itu menjadi ruang terbuka dan tugu tidak menyalahi Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sebab, ujarnya, di sana masih merupakan kantor gubernur.“Kantor gubernur tidak dibongkar,’’ ujarnya.

Sedangkan pertamanan dan lain sebagainya, ujar Haris, adalah penunjang kantor dan untuk mempercantik.

Maka dari itu, katanya, sah-sah saja pembongkaran dan pembangunan tersebut.

“Di sana nanti juga ada aula kok, jadi ketika di Gedung Mahligai ada jadwal bersamaan bisa kegiatan kita laksanakan di kantor gubernur,’’ tandasnya. (mns/K-2)

 

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua