• Hari ini : Jumat, 19 Oktober 2018

Ali Akbar Keberatan Tudingan JPU

Banjarmasin, KP – Ali Akbar terdakwa kasus dugaan tindak pidana pengeroyokan dan perusakan meyatakan keberatan atas tudingan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada persidangan lanjutan, Rabu (10/10).

Ali Akbar didudukkan di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Banjarmasin keberatan atas dakwaan JPU, Yudi SH, dan itu ia tuangkan dalam nota eksepsi yang akan dibacakannya.

Menurut Ali Akbar, dirinya keberatan atas tudingan JPU yang menyatakan dirinya telah melakukan tindak pidana sebagaimana pada pasal 170 ayat (1) ke -1 dan pasal 406 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dikatakan bahwa surat dakwaan No.reg.Perk:PDM-104/BJRMS/Ep.2/09/201 terhadap terdakwa Ali Akbar tidaklah sesuai dengan apa yang terjadi.

Dimana pokok permasalahan yang sebenarnya memicu adalah masalah keabsahan kepemilikan tanah dan batas-batasnya.

yang mana masalah tersebut masih dalam proses di PTUN dan Perdata.

Bahwa tuduhan terhadap terdakwa Ali Akbar belum sempurna dikarenakan masalah pagar tembok yang dirusak, tidak ada bukti dan tidak ada Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dan tidak ada ijin dari tetangga sebelah menyebelah, jadi status tembok tersebut adalah ilegal secara administrasi negara dan seharusnya negara membongkar bangunan tanpa ijin sesuai dengan perda yang berlaku.

Dan tindakan tersebut dilakukan karena telah beberapa kali dilakukan mediasi, diundang dan difasilitasi pihak kelurahan dan BPN Banjarmasin.

Namun Liliek Yumiarti maupun Lukman Hartantio tidak pernah datang.

Sehingga dakwaan tersebut hanya sepihak tanpa melakukan pengecekan terhadap keabsahan pelapor maupun barang yang menjadi pokok masalah

“Surat dakwaan tersebut saya nyatakan cacat secara hukum, dikarenakan tuduhan terhadap saya hanya sepihak.

Dan tidak berdasar secara legal formil. Dimana Lukman Hartantio maupun aspek perkara terkait tanah, legalitas kepemilikan atas tanah tersebut masih belum jelas dan masih dalam perkara,’’ jelasnya.

Disebut pula, Lukman Hartantio tidak bisa mengakui sepihak, dan pihak penyidik maupun pihak jaksa seharusnya jeli dan teliti sebelum menetapkan pokok perkara dan membuat surat dakwaan.

Karena seharusnya pelapor harus bisa membuktikan legalitas yang dimilikinya, baik itu legalitas surat tanah atau batas-batas tanah, maupun bukti tentang bangunan tembol pagar.

Kepada majelis hakim yang menyidangkan yang dipimpin Purjana SH, terdakwa meminta agar mengabulkan keberatan yang ia ajukan.

Ali Akbar diseret ke ranah hukum karena dituding melakukan pengrusakan pagar tembok milik Lukman Hartantio. (K-4)

loading...
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua