• Hari ini : Senin, 11 Desember 2017

Anggota DPRD Banjarmasin Kembalikan Mobil Dinas

Inilah mobil dinas (Mobdin) para anggota DPRD Kota Banjarmasin yang melakukan pengembalian sebelum Perda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjarmasin disahkan, dan tampak penuh sesak mobil pakaian DPRD Kota, Senin (14/8).

BANJARMASIN, KP – Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, sejumlah anggota DPRD Kota Banjarmasin mengembalikan mobil dinas yang selama ini dipinjam pakaikan.

Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarmasin HM Yamin dari Partai Gerindra mengaku, sudah mengembalikan mobil dinas tersebut beberapa hari lalu kepada Sekretariat Dewan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak Pemko Banjarmasin.

Kepada KP, Kamis (10/8) lalu ia mengakui, pengembalian mobil dinas ini menyusul tengah digodoknya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjarmasin. Perangkat hukum daerah ini, ujarnya, sebagai turunan menindaklanjuti terbitnya PP No : 18 tahun 2017.

Meski dia mengakui, bahwa PP yang mengatur kenaikan tunjangan untuk anggota serta pimpinan DPRD tersebut tidak bisa langsung diterapkan di DPRD Kota Banjarmasin.

Mengingat setelah Raperda disahkan dan ditetapkan menjadi Perda masih harus dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Selain itu, kenaikan tunjangan haruslah disesuaikan dan mempertimbangkan dengan kemampuan daerah, sesuai juklak dan juknis sebelum Perda ini nantinya diterapkan,’’ kata HM Yamin.

Lebih jauh HM Yamin berharap, naiknya tunjangan ini bisa meningkatkan kinerja anggota DPRD.

“Semoga dengan kenaikan tunjangan ini akan diimbangi dengan peningkatan kinerja anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya melayani dan mengemban amanah masyarakat,’’ ujarnya.

Hal senada juga dikemukakan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Banjarmasin, Noval.

Ia menjelaskan, jika PP No 18 tahun 2017 tersebut tidak bisa merta diterapkan, namun harus ada dan dibuatkan dulu aturan aturan hukum daerah yang menjadi dasar pelaksana aturan tersebut.

“Selain itu dalam PP No : 18 Tahun 2017 juga dijelaskan kenaikan berdasarkan kemampuan setiap daerah,’’ tandas Noval.

Dijelaskan, adapun perubahan akibat dari PP itu terjadi pada tunjangan alat kelengkapan. Termasuk di dalamnya kenaikan pada tunjangan rumah, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, serta tunjangan reses.

Sementara Ketua DPRD Kota Banjarmasin, H Iwan Rusmali SH MM mengatakan, menyusul terbitnya PP No : 18 tahun 2017 dan saat ini turunan Raperdanya sedang dibahas melalui Pansus dewan, maka untuk sementara sebanyak 45 anggota DPRD Kota Banjarmasin diminta untuk mengembalikan mobil dinas yang selama ini dipinjam pakaikan tersebut.

Dikemukakan, dengan terbitnya PP No : 18 tahun 2017, maka PP Nomor : 24 tahun 2004 yang mengatur hal sama sudah tidak berlaku lagi. Menurut Iwan Rusmali, salah satu point yang ditambahkan pada PP No : 18 tahun 2017 ialah anggota dan pimpinan DPRD mendapatkan kenaikan tunjangan transportasi.

Kenaikan tunjangan itu, lanjutnya, akan digunakan untuk menyewa mobil, sehingga Pemko Banjarmasin tidak perlu lagi meminjamkan mobil dinas yang selama ini dipakai seluruh anggota DPRD Kota Banjarmasin.

Dikemukakan, jika anggota dewan kemudian menyewa mobil, maka sesuai pasal 17 PP tersebut dijelaskan bahwa besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa setempat.

“Biaya perawatan dan operasional juga tidak ditanggung, sehingga anggota DPRD harus membiayai sendiri bahan bakar dan servis mobil yang disewa. Tapi sekali lagi terkait apakah mobil dinas ini nantinya akan dipinjam pakaikan kembali atau tidak, semunya tergantung pada kemampuan APBD,’’ demikian kata Iwan Rusmali. (nid/K-5)

%d blogger menyukai ini: