• Hari ini : Sabtu, 20 Januari 2018

APBD Perubahan Disetujui

SIDANG PARIPURNA - DPRD HSU yang juga dihadiri Bupati H Abdul Wahid. (KP/Novendra)
SIDANG PARIPURNA – DPRD HSU yang juga dihadiri Bupati H Abdul Wahid. (KP/Novendra)

Amuntai, KP – Rancangan Peraturan Daerah (raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) tahun 2016 disetujui melalui sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Fraksi dewan dalam sidang Paripurna beberapa waktu lalu tersebut, lima Fraksi dewan menyampaikan pendapat akhirnya setelah melelui beberapa kali masa sidang paripurna dan menyatakan menerima serta menyetujui Raperda APBD perubahan tahun 2016.

Beberapa masukan dan saran disampaikan Fraksi dewan kepada Pemerintah Kabupaten (pemkab) setempat dalam sidang paripurna tersebut.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya Lisdawati menyampaikan saran bahwa penundaan anggaran program akibat adanyanya pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat agar kembali dianggarkan dalam APBD Murni tahun 2017.

F PKB juga meminta agar setiap pengelola anggaran dalam mengelola APBD tahun anggaran 2016 hemdaknya mengacu kepada prinsip efesiensi, efektifitas dan disiplin anggaran yangtepat waktu dan tetap sasaran.

“ F PKB meninta kepada SKPD agar dapat meningkatkan capaian kinerja sehingga apa-apa yang sudah disepakati didalam APBD perubahan ini dapat dilaksanakan dengan baik” ungkapnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyarankan terkait dengan perubahan SOTK baru dimana Dinas Pangan tidak merupakan perubahan dari badan pelaksana Penyuluh Pertanian, perikanan dan keutanan. Dan Oleh karena itu Dinas Pangan fokus menangani masalah pangan.

Adapun anggaran perubahan APBD tahun 2016 posisi pendapatan semula adalah Rp 1.255.637.476.969  mengalami penurunan sekitar 8,61 persen atau berkurang sekitar Rp. 108.136.752.274.

Sedangkan dari sisi belanja mengalami pengurangan sebesar Rp 25.028.571.159 dari semula anggaran sebesar Rp. 1.495.060.458.805.
Selanjutnya peraturan ini ditetapkan diundangkan terlebih dahulu akan disampikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk dimintakan persetujuan melalui mekanisme evaluasi yang sekaligus dimintakan nomor regester. (nov/K-6)

Tag:
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua