• Hari ini : Selasa, 20 Februari 2018

Aroma Korupsi Proyek Jalan

Banjarmasin, KP – Aroma atau dugaan adanya korupsi proyek Jalan Simpang Walangsi-Kapar, yang sejak tahun 2015 silam alih status menjadi Jalan Nasional, laporanya diserahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel, Selasa (1/8).

Laporan itu diserahkan oleh Lembaga Pengawas, Pemantau Pelapor Korupsi (LP3K).

Dalam laporannya mereka menduga adanya markup eskalasi atas proyek tersebut. Penyerahan laporan tersebut merupakan salah satu tuntutan dalam demo LSM LP3K.

Bahkan, ada beberapa poin lainnya yang menjadi tuntutan mereka dalam orasi di Polda dan Kejati Kalsel tersebut.

Yaitu meminta Polda mengusut serius proses hukum kasus penggunaan ijazah palsu yang diduga dilakukan Bupati Kotabaru Sayyid Jafar, kemudian juga meminta Polda mengusut secepatnya proses hukum atas adanya dugaan pemalsuan identitas pekerjaan ke dalam data otentik akta Nomor 10 yayasan Korpri Banjar.

Sedang di Kejati, mereka meminta proses hukum atas kasus Bansos TA 2010 2011 yang diduga dananya dinikmati oleh oknum anggota DPRD Kalsel 2019 2015.

Bahkan dalam melakukan proses hukum atas laporan LSM tentang dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Bupati HST dengan melanggar Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa dalam rekrutmen aparat desa.

Melakukan penyelidikan dugaan KKN proses lelang pengadaan barang dan jasa pada satuan kerja dinas perdagangan.

Dan adanya campur tangan oknum anggota DPRD HSS dalam menentukan kontraktor pemenang lelang pada Dinas Tata Ruang Kota Kabupaten HSS, dan mendukung sepenuhnya atas kinerja Kejati dalam proses hukum mengenai adanya dugaan perjalanan fiktif anggota DPRD Kalsel.

“Kami tahu Kejati sudah bekerja sudah melakukan langkah tindak lanjut kasus yang dilaporkan, tetapi kita para aktivis juga tak pernah berhenti untuk mendukung dan mengawal kasus yang ditangani kejaksaan, kita akan kawal setiap kasus yang disampaikan ke kejaksanaan,’’ teriak Aliansyah selaku orator.

Ali juga mendesak, kasus dugaan perjalanan fiktif dewan harus terang benderang.

“Kasus perjalanan fiktif diusut sampai tuntas. Jangan terulang seperti kasus bansos yang hanya melibatkan para administrator, yang hanya melibatkan tukang catat.

Tapi para penikmat duit rakyat sampai hari ini tidak ada beritanya, yang dua orang ditetapkan tersangka hanya jadi `pelipur lara’, yang jadi tersangka orang tuha yang sudah sakit sampai pengadilan meninggal.
“Yang lainnya tidak ditetapkan tersangka. Ini harus diusut lagi,” ucapnya.

Rombongan demonstran tersebut diterima oleh Kasi Penkum Kejati Kalsel, Makhpujat mewakili Kepala Kejati.
Ia memastikan semua tuntutan dan laporan dari LSM tersebut akan ditindak lanjuti.

“Untuk perjalanan dinas fiktif sampai saat ini kasusnya tetap jalan, terkait bansos tetap jalan juga sambil menunggu proses hukum yang ada. Mengenai ijazah palsu kita tunggu alat bukti, terkait laporan yang lainnya semua kita pelajari dulu. Jika alat bukti cukup bisa kita proses,” urainya.(mns/K-4)

 

Tag:,
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua