• Hari ini : Senin, 19 Februari 2018

Awas, Layanan Buruk Indikasi Pungli

Foto bersama usai penandatangan

PALANGKA RAYA, KP – Biasanya bila layanan buruk terindikasi terjadinya pungutan liar (pungli) dan beragam pungutan tidak syah lainnya, ungkap Ketua Umum Ombudman RI Azulian Rifai, Kamis (19/10).

Hal itu ia tegaskannya pada penandatanganan kerjasama peningkatanan layanan publik dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalteng, dan Kabupaten/kota di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur.

Dikatakan semakin baik layanan publik juga semakin berkurang terjadinya praktek pungli.

Karena itu ia berharap melalui kerjasama itu mampu mencegah praktek pungli yang berpotensi merugikan bahkan memiskinkan masyarakat. Ia mencontohkan betapa sulitnya masyarakat kita memperoleh sebuah sertifikat tanah.

Padahal masyarakat dimaksud sudah lama turun temurun tinggal dan menempati lahan miliknya itu secara syah, dan berhak memperoleh sertifikat tanah yang ia tempati. Disinilah peran ombudman memberikan bantuan.

Rifai menyatakan budays saling membantu ditengah masyarakat kita perlu lestarikan, sebab dengan pendekatan budaya layanan publik bisa ditingkatkan, agar aparatur sipil negara kita Indonesia mampu menjadi yang terbaik.

Melalui beragam kekayaan adat dan budaya bangsa akan mampu mempersatukan Indonesia yang sangat beragam suku dan agamanya. Kapan perlu budaya dimaksud dilombakan di daerah dan tingkat provinsi bahkan nasional.

Sementara itu Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismael pada kesempatan yang sama menegaskan peningkatan layanan publik menjadi hal prioritas bagi Pemerintah Provinsi Kalteng agar bisa mencapai sasaran visi-misi Kalteng BERKAH.

Hal itu juga terkait bagaimana melakukan penguatan birokrasi Pemerintahan, agar kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bisa dicapai.

Acara penandatangan dilakukan oleh Ketua Ombudman RI, Ombudman Kalteng, Wagub Kalteng dan disaksikan Forkumpinda dan pihak terkait lainnya. (drt/K-8).

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua