Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Dra Chairunnisa MA ini, diterima Bupati Batola H Hasanuddin Murad, Ketua DPRD H Husain Akhmad, Wakil Bupati H Sukardhi, Sekrda Ir Supriyono, dan sejumlah pimpinan SKPD di lingkup Pemkab setempat, di Aula Bahalap Marabahan.
Selain melakukan dialog terkait masalah sosial, keagamaan, dan lainnya, rombongan anggota DPR-RI yang berjumlah 12 orang plus pendamping tersebut berkesempatan menyerahkan bantuan kepada Panti Asuhan Harapan Mulia Marabahan, Panti Asuhan Hidayatullah Tabunganen, Pondok Pesantren Al Mujahidin Marabahan, dan Pondok Pesantren Nurul Mukaramah Tamban.
Dalam kesempatan itu, juga dilakukan tukar-menukar cinderamata dari Bupati H Hasanuddin Murad dengan Wakil Ketua Komisi VIII Dra Chairunnisa MA.
Dalam dialog, para anggota Komisi VIII DPR-RI banyak mempertanyakan tentang permasalahan-permasalahan yang saat ini dialami Batola, terutama terkait masalah sosial, keagamaan, dan lainnya.
Permasalahan tersebut, diantaranya rendahnya insentif guru agama swasta dan guru pesantren yang honorer, masih rendahnya IPM di Batola yakni berada di urutan 12 se-Kalsel, serta bagaimana upaya penanggulangan bencana alam.
Para anggota Komisi VIII ini, juga menyinggung tentang ketertinggalan Kabupaten Batola, dan bagaimana terobosan yang dilakukan untuk percepatan pembangunan agar terbebas dari ketertinggalan, serta menyangkut langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya mendorong masyarakat kurang mampu agar tidak malu menitipkan anaknya di panti-panti asuhan.
Sebelumnya, Bupati Batola H Hasanuddin Murad mengatakan, Pemkab Batola senantiasa memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan Kementrian Agama Kabupaten setempat, di antaranya memberikan insentif kepada guru-guru agama, sekalipun nilainya relatif masih sangat kecil.
Di samping itu, Pemkab Batola juga memberikan fasilitasi dan bantuan terhadap maju dan berkembangnya pendidikan agama.
Terkait dengan masalah sosial, menurut bupati, Pemkab Batola telah melakukan peningkatan kesejahteraan sosial yang merupakan salah satu prioritas pembangunan bidang sosial terutama perlindungan terhadap mereka yang termasuk dalam kelompok penduduk miskin dan rentan dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial.
Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pemkab Batola melalui Dinas Sosial telah melaksanaan kegiatan pemberian bantuan dan jaminan sosial, meningkatkan pemberdayaan sosial, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi social, serta meningkatkan kemampuan dan keberdayaan melalui pendidikan.
Terkait rendahnya instentif yang diberikan kepada guru-guru agama, Ketua DPRD Batola H Husain Akhmad, dalam kesempatan tersebut memohon bantuan dan dukungan kepada Komisi VIII DPR-RI agar kiranya turut memikirkan permasalahan yang dirasakan Batola. ``Bahkan kalau mungkin, saya mohonkan para guru-guru honor tersebut diangkat, agar tingkat pendapat mereka terbantu,’’ demikian Husain Akhmad. (K-6)
