Banjarmasin, KP – Kondisi PDAM Tanah Bumbu (Tanbu) memprihatinkan, karena cakupan pelayanan air bersih sangat terbatas, atau hanya sekitar 13 persen dari wilayahnya.
``Jadi cakupan pelayanan air bersih hanya sekitar 13 persen saja,’’ kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel, M Ihsanuddin kepada wartawan, usai rapat kerja dengan PDAM Tanbu maupun DPRD setempat, Senin (30/5), di Banjarmasin.
Selain itu, penyertaan modal yang masuk ke PDAM Tanbu juga sangat terbatas, karena hanya berasal dari APBD Tanbu, sedangkan dari provinsi maupun APBN sangat minim.
``Kita telah meminta PDAM agar melakukan ekspose dan memperhitungkan investasi untuk meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat,’’ tambah anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.
Di samping itu, pelayanan PDAM juga sering dikeluhkan masyarakat, karena hanya menjangkau kawasan perkotaan, sering mati dan debit aliran masih kecil.
Apalagi, cakupan pelayanan masih jauh dari target MDGs untuk kabupaten sebesar 60 persen, sehingga perlu sharing dana dengan semua pihak, agar bisa meningkatkan jaringan maupun kapasitas pelayanan kepada masyarakat setempat.
``Ini untuk kepentingan masyarakat banyak, agar bisa mendapatkan pelayanan air bersih,’’ jelas Ihsanuddin.
Dewan juga mendukung program PDAM tersebut, untuk meningkatkan cakupan pelayanan mencapai 60 persen pada 2012, dengan keperluan dana berkisar Rp5 miliar hingga Rp6 miliar.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Tanbu, H Syamsul Bahri mengakui, kondisi PDAM di wilayahnya memang memerlukan suntikan dana untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat.
``Karena dari 10 kecamatan yang ada, hanya tiga kecamatan yang bisa mendapatkan pelayanan air bersih,’’ ungkap Syamsul.
Selain itu, kapasitas air bersih hanya 30 liter/detik, dan tidak mampu lagi menambah pelanggan baru, padahal, masih banyak warga Tanbu yang menginginkan pelayanan air bersih.
``PDAM menginginkan menambah pelanggan baru, namun apa daya kapasitasnya tidak memungkinkan lagi,’’ jelas anggota dewan dari Partai Bintang Reformasi (PBR).
Untuk itulah, PDAM menginginkan adanya penyertaan modal dari Pemprov Kalsel sebesar Rp5 miliar, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya, tidak mendapatkan penyertaan modal.
``Rencananya ekspose yang dilakukan PDAM ini tidak hanya untuk mendapatkan penyertaan modal dari Pemprov Kalsel, tetapi juga dukungan dana dari APBN,’’ jelas Syamsul.
