• Hari ini : Jumat, 19 Oktober 2018

Banwaslu Minta Media Jangan Beritakan Caleg

SOSIALISASI PEMILU – Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin M Yasar bersama anggota Bawaslu pada rapat koordinasi pengawasan dan sosialisasi aturan kampanye Pemilu 2019 bersama awak media di Kantor Bawaslu Banjarmasin, Rabu (10/10). (KP/Narti)

BANJARMASIN, KP – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin meminta dalam Kampanye Pilpres maupun Pileg yang sudah mulai 23 September lalu tetapi untuk semua media cetak dan elektronik maupun media online serta adversting baru dimulai 24 Maret hingga 13 April 2019 mendatang.

“Larangan ini berdasarkan pasal 275 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu tentang masa kampanye media massa, media cetak, media elektronik maupun media online serta internet diperbolehkan mulai 24 Maret-13 April 2019,’’ ujar Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin M Yasar pada rapat koordinasi pengawasan dan sosialisasi aturan kampanye Pemilu 2019 bersama awak media di Kantor Bawaslu Banjarmasin, Rabu (10/10).

Jadi, katanya, larangan tersebut selain iklan juga termasuk memberitakan figur Caleg itu secara khusus yang memuat citra dirinya, yakni adanya logo Parpol dan nomor urut tolong ditahan dulu, katanya.

Dihadapan para pekerja Media, Iklan dan Advertising, ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 33 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum, kalau saat ini ada media massa yang memuat iklan dan juga berita tentang citra diri seorang Caleg, maka itu masuk pelanggaran.

Untuk alat peraga kampanye seperti spanduk, umbul umbul maupun baliho sudah boleh dipasang tetapi dengan syarat harus dikeluarkan oleh petugas kampanye dan sudah diverifikasi oleh KPU secara prosedur yang diberikan oleh KPU semisal ukuran hanya berukuran 7 × 4 meter yang diperbolehkan disini, tegas Yasar.

Dia berharap, dengan dilakukannya sosialisasi ini, semua media massa baik cetak, elektronik dan daring bisa mentaatinya. “Terkecuali media massa itu memberitakan seorang figur yang sebenarnya Caleg, namun tidak memuat logo maupun nomor urutnya, maka itu tidak termasuk pelanggaran,’’ tuturnya.

Yasar juga menyampaikan untuk yang sudah terlanjur memasang spanduk sebelum melewati proses tersebut akan dibuatkan surat perintah untuk mencabut sebelum sesuai prosedur dan ketika mendapati surat maka paling lambat dalam 3 x 24 jam harus dilepas terhitung dari tanggal 8 Oktober 2018.

Menurut dia, yang diperbolehkan berkampanye sejak 23 September 2018 ini untuk para Caleg, yakni melakukan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan dimedia sosial pribadi.

Namun demikian, aku Yasar, sudah ada beberapa laporan tentang adanya pelanggaran berkampanye ini oleh para Caleg, di mana saat ini sedang pihaknya investigasi. Karena sebagaimana diketahui, KPU Kota Banjarmasin telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) dari 15 Parpol yang mengikuti Pemilu 2019 ini sebanyak 583 orang pada lima daerah pemilihan.

Bahkan mereka akan memperebutkan sebanyak 45 kursi dewan dengan meraih suara terbanyak. Di mana jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kota ini sebanyak 423.392 jiwa di lima kecamatan, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berada disebanyak 1.870 titik. (vin/K-5)

loading...
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua