• Hari ini : Kamis, 26 April 2018

Batola Berhak Susun SOTK Baru

SAMBUTAN - Wakil Bupati Batola H Ma’mun Kaderi, menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna dewan dengan agenda persetujuan 2 Raperda tentang Kewenangan Daerah dan Raperda Susunan Perangkat Daerah, Selasa (30/8). (KP/Ist)
SAMBUTAN – Wakil Bupati Batola H Ma’mun Kaderi, menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna dewan dengan agenda persetujuan 2 Raperda tentang Kewenangan Daerah dan Raperda Susunan Perangkat Daerah, Selasa (30/8). (KP/Ist)

Marabahan, KP – Setelah melalui pembahasan panjang dan melelahkan, DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola), akhirnya menyetujui 2 Rancangan Peraturan Raerah (Ranperda) masing-masing tentang Kewenangan Daerah dan Raperda Susunan Perangkat Daerah, Selasa (30/8).

Jumlah SKPD yang ditetapkan dalam susunan perangkat daerah yang baru mencakup 25 SKPD kabupaten, 17 SKPD kecamatan yang di dalamnya mencakup 6 kelurahan. Untuk Kecamatan Alalak dan Tamban masuk pada tipe A dan 15 kecamatan lainnya masuk pada tipologi C.

Sementara, formasi dan jabatan struktural yang ditetapkan terdiri eselon IIA ada 1 jabatan, eselon IIB 30 jabatan, eselon IIIA 55 jabatan, eselon IIIB 78 jabatan, eselon IVA 364 jabatan dan eselon IVB 54 jabatan. Dengan demikian keseluruhan mencapai 562 formasi.

Wakil Bupati Batola H Ma’mun Kaderi mengatakan, dengan disetujuinya kedua Raperda tersebut, Batola telah memungkinkan untuk menyusun dan mengatur struktur organisasi beserta Tupoksi dan kewenangannya (SOTK) setelah Raperda Kewenangan dan Pembentukan Susunan Perangkat Daerah mendapat persetujuan DPRD dalam sidang paripurna, Selasa (30/8) sore.

“Apapun hasilnya, jika ada perubahan yang dikoordinasikan ke Pemprov dan Kemendagri wajib kita ikuti. Mengingat, pada dasarnya sampai detik ini petunjuk nomenklatur perangkat daerah dan organisasinya belum kita terima,’’ tutur Wabup.

Namun demikian, lanjutnya, sebagai peraturan daerah yang memiliki nilai strategis sangat dinantikan keberadaannya, dalam proses penyusunan APBD 2017 mulai pengajuan nota kesepakatan KUA dan PPAS, penyusunan dokumen RKA, hingga pengajuan Raperda APBD DPA yang berlaku mulai 1 Januari 2017.

“Jadi, dengan disetujuinya 2 Raperda ini, sudah memungkinkan untuk mengakomodasikan nomenklatur SKPD yang baru ini,’’ tambahnya, dalam rapat paripurna dewan yang dipimpin Ketua DPRD Batola H Hikmatullah bersama wakilnya, serta dihadiri dan anggota DPRD, tokoh masyarakat, Forkopinda, Sekda H Supriyono dan para pimpinan SKPD.

Lebih jauh, Wabup mengutarakan, Raperda yang disetujui dewan ini mencakup seluruh kewenangan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, yang masing-masing disesuaikan dengan tingkat kewenangan Pemkab.

Penetapan kewenangan daerah ini, sebut dia, disesuaikan dengan potensi spesifikasi daerah yang memerlukan pengaturan melalui kewenangan yang mencakup 6 butir urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 butir urusan wajib lainnya serta 8 butir urusan pilihan yang menunjukan cakupan ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan.

Ma’mun menjelaskan, perubahan kewenangan menuntut perubahan penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya perangkat daerah yang merupakan salah satu pihak yang menjadi pemangku kepentingan utama pemerintahan.

“Dengan disetujuinya kewenangan daerah disertai persetujuan atas Raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah maka menjadi lengkap dan sempurna, sehingga keduanya memungkinkan dioperasionalkan pada saatnya,’’ katanya, seraya menambahkan, Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan proyeksi proses berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga hal ini menjadi bagian integral dari eksistensi kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Batola.

Sebelumnya, Ketua Pansus DPRD Batola, Ir M Suriyani dalam laporan hasil pembahasannya menyangkut Raperda Pembentukan dan Susunan Perangakat Daerah menyatakan, dengan perubahan kewenangan akan menuntut perubahan perangkat daerah sebagai pelaksana kewenangan.

Pembentukan dan susunan perangkat daerah ini, pansus berpandangan sangat tepat dengan kebutuhan daerah-daerah saat ini. Walau pun untuk Kesbangpollinmas, BPBD dan RSUD masih menunggu peraturan perundang-undangan lebih lanjut, sebab dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 perangkat daerah tersebut belum diatur lebih jelas.

Sementara, menyangkut Raperda Kewenangan Daerah, menurut Suriyani, setelah mempelajari dengan seksama kiranya sudah tepat karena dalam upaya melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai bentuk payung hukum pemberian kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan yang lebih tegas dan rinci bagi Pemkab Batola, sesuai potensi spesifikasi daerah yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional, guna lebih fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (adv/K-6)

Tag:
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua