• Hari ini : Minggu, 21 Januari 2018

Bayar Pajak, Masyarakat Merasa Dipersulit

Salah satu pelayanan dikantor SAMSAT
Salah satu pelayanan dikantor SAMSAT

Banjarmasin, KP – Masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang merupakan wajib pajak selama ini cukup resah. Pasalnya, untuk membayar pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat, ada beberapa kebijakan yang sulit untuk dipenuhi.

Misalnya saja, bagi pengisi pajak 5 tahun atau ganti plat tidak bisa diurus jika nama di KTP dan di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berbeda.

Petugas jaga meminta pengurus pajak, untuk melampirkan minimal Fotocopy KTP yang sesuai dengan nama di STNK.

Masyarakat yang membeli kendaraan bermotor dari tangan ke tangan, apalagi melalui jasa online tentu tidak memiliki Fotocopy KTP yang sesuai di STNK.

Hal ini pun berpotensi wajib pajak enggan untuk membayar. Sehingga tunggakan pajak akan semakin gemuk.

“Bayangkan saja, saya beli motor dari tangan ketiga gimana mau dapat KTP pemiliknya. Belum lagi motornya tahun lama, tentu kesulitan melacak KTP pemilik sesuai STNK. Saya berharap, gubernur mengeluarkan kebijakan terkait hal ini,’’ ujar Udin, salah satu pengisi pajak di UPT Samsat Banjarmasin 1 mengeluhkan hal itu.

Aturan terkait lampiran berkas dalam pengisian pajak ini memang berbeda-beda. Karena tergantung kebijakan daerah masing-masing.

Jika di Banjarmasin, yang membuat kebijakan adalah Dit Lantas Polda Kalsel, kalau di daerah-daerah hanya Sat Lantas Polres. Sehingga, ada bebera kebijakan yang berbeda.

Kepala UPT Samsat Banjarmasin I, Anni Hanisyah, memang mendengar terkait keluhan tersebut. Hanya, lanjut Anni, kebijakan tersebut bukan wewenang pihaknya.

“Itu kewenangan kepolisian. Aturan itu adanya di kepolisian,’’ ujar Anni, Senin (31/10).

Menurut Anni, pihaknya justru menghendaki pelayanan yang memudahkan bagi wajib pajak. Sebab, tambahnya, pihaknya ada target yang harus dipenuhi dalam realisasi pajak.

“Kami dikejar pajak, kami menghendaki asalkan orang mau bayar saja. Tapi kan ada kewenangan kepolisian,’’ tuturnya.

Hal ini, tentu yang membedakan pihak kepolisian dengan pihak Pemprov Kalsel. Pemprov ada target pungutan pajak karena berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sedangkan kepolisian, tidak ada target untuk memungut PAD. Dikhawatirkan dengan sulitnya dalam pengurusan pajak ini, akan membuat masyarakat tidak mau lagi membayar kewajiban itu.

“Tahun ini target kami untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp88.618.278.385, dan sampai September baru terealisasi Rp69.943.058.250. Jadi masih jauh dari target. Ini yang harus kami kejar,’’ tandasnya. (mns/K-2)

Tag:,
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua