• Hari ini : Senin, 23 Juli 2018

Biaya Legalisir Ijazah di ULM Termasuk Pungli?

Mahasiswa yang terhabung dalam Aliansi Unlam Beraksi, saat menggelar demon dalam memperingati Hari Anti Korupsi, di simpang 4 Kantor Pos Banjarmasin. (KP/Opiq)
Mahasiswa yang terhabung dalam Aliansi Unlam Beraksi, saat menggelar demon dalam memperingati Hari Anti Korupsi, di simpang 4 Kantor Pos Banjarmasin. (KP/Opiq)

Banjarmasin, KP – Di luar dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diberlakukan Univirsitas Lambung Mangkurat (ULM), masih ada bayaran lainnya. Seperti pengambilan ijazah ataupun legalisir ijazah.

Meskipun jumlahnya kecil, tapi masih dalam bentuk puluhan ribu. Hal itu, menjadi pertanyaan banyak mahasiswa. Apakah termasuk Pungutan Liar (Pungli) yang sedang diperangi oleh pemerintah. Untuk membayar UKT, mahasiswa dibebankan untuk mengeluarkan dana antara Rp1 juta sampai dengan Rp8 juta. Ini menjadi ironi di saat Aliansi Unlam Beraksi (Berantas Korupsi) melakukan protes untuk membersihkan negeri ini dari tindakan korupsi.

Dalam salah satu tuntutan, mereka menyuarakan korupsi dan Pungli bersih dari institusi pendidikan. “Selama ini, ada tambahan biaya di luar UKT. Seperti pengambilan ijazah dan legalisir ijazah dikenakan biaya. Menurut Rektor jika biaya di luar UKT termasuk Pungli,’’ tegas Korlap Aliansi Unlam Beraksi, Aji Setiono, di sela demontrasi di Simpang 4 Kantor Pos, Jumat (9/12).

Ia menilai, selama ini ULM masih tidak transparan dengan mahasiswa. Sebab, lanjutnya, dalam beberapa kali meminta keterangan secara detail tentang UKT tidak diberikan. Menurutnya, sangat sulit untuk mendeteksi besaran UKT tersebut.

“Dan kami, juga masih merasa ada pungli di luar UKT. Ini dikeluhkan oleh mahasiswa. Tindakan kami dari Fakultas Hukun dan Bem sering menyelenggaran hiering rektorat di situ, selalu menanyakan kejelasan UKT, untuk UKT dari kami pernah nanya ke fakultas mereka malah menjawab itu urusan kami,’’ kata pria yang juga menjabat Dinas Intra Kampus Bem Fakultas Hukum ini.

Pada demonstasi yang diikuti sekitar 100 orang mahasiswa gabungan ULM itu, ada 12 pernyataan sikap tentang penolakan terhadap korupsi. Yang pertama, adalah meminta penyelesaian kasus perjalanan dinas fiktif DPRD Kalsel, kemudian meminta penyelenggaran negara menyerahkan laporan harta kekayaan kepada KPK.

Selanjutnya, meningkatkan pengawasan KPK, penguataan institusi lembaga KPK dengan pembentukan di kabupaten/kota. Tuntutan selanjutnya, adalah mendukung dibentuknya tim Saber Pungli, berantas semua pungli dalam dunia pendidikan dan pemerintahan, mengutuk keras individu atau kelompok yang memperkaya diri sendiri dengan penghapusan remisi bagi koruptor, juga menuntut sanksi dimiskinkan dan diasingkan bagi koruptor.

Yang juga menjadi tuntutan mereka, adalah KPK menangani kasus korupsi di lingkungan penegak hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan. Mereka juga meminta presiden memantau pelaksanaan pencegahan korupsi.

Dan terakhir adalah pengintensifkan kembali fungsi pengawasan tiga unsur yaitu birokrasi pemerintah, pengawasan parlemen dan system pencegahan hukum. Pada aksi demontrasi tersebut, juga dibarengi dengan pengucapan sumpah mahasiswa yang intinya menolak dan mengawasi tindakan korupsi. Sebelum dan sesudah demontrasi digelar long march dari Gedung KNPI Kalsel. (mns/K-2)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua