• Hari ini : Minggu, 23 September 2018

BPD dan Kades Harus Bersinergi

Bupati Balangan – H Ansharuddin saat menyampaikan sambutannya diacara pelantikan 20 anggota BPD di empat desa di kecamatan Halong dan Tebing Tinggi, belum lama tadi.(KP/Ist)


Paringin, KP – Sinegsitas, keharmonisan antara pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menjadi satu di antara kunci penting dalam meningkatkan kualitas jalannya roda pemerintahan itu sendiri.

“Kerja sama menjadi hal utama kepala desa dan BPD serta lembaga desa lainya, untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan desa itu sendiri, itu perlu diingat,” pesan Bupati Balangan H Ansharuddin usai melantik 20 anggota BPD di 4 desa di Kecamatan Halong dan Tebing Tinggi periode 2018-2024, belum lama tadi.

Untuk itu, dia mengingatkan agar BPD dan kepala desa selalu berkoordinasi dalam menjalankan pemerintahan. Dengan sinergitas tersebut, dia yakin, akan berdampak pada kualitas roda pemerintahan desa itu sendiri. Terlebih, diakui dia jika masing-masing lembaga desa memiliki peran dan fungsi yang digariskan undang-undang.

“BPD sebagai mitra kerja kepala desa dalam penyelenggarakan pemerintahan diharapkan mampu bekerja sama dengan baik,” ujarnya.

Bupati berharap kerja sama yang baik akan menciptakan suasana yang nyaman dan aman, dalam penyelenggaraan pemerintah di desa. Dengan demikian, dia yakin nantinya kebijakan maupun produk hukum pemerintahan yang dihasilkan, dapat di pertanggungjawabkan bersama untuk mewujudkan kemajuan dan peningkatan kualitas masyarakat.

“Saya berharap kepada BPD dapat bersinergis membantu kepala desa dalam penata kelola pedesaan, baik itu dalam pengelola administrasi maupun kelola keuangan APBDes yang telah diserap guna untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desa masing-masing,” tuturnya.

Menurutnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPD wajib bekerja sama dengan aparat pemerintahan desa pembuatan peraturan desa haruslah berdasarkan kebutuhan yang ada dengan mengelola keuangan APBDes, baik itu untuk kegiatan non fisik seperti kegiatan honor, gaji upah dan fisik seperti pembagunan untuk desa.

“Dalam upaya peningkatan pengelola tertib administrasi tolong diberitahukan kepada perangkat desa agar tata kelola administrasi harus cepat, tepat dan akurat sesuai dengan pengeluaran keuangan yang telah ditetapkan agar tidak ada terjadi kerugian keuangan negara, “kata Anshar.

Ia juga menuturkan, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di tingkatan desa harus lah harmonis antara Kades dan Ketua BPD serta dalam penggunaan anggaran APBDes harus menyusun rencana program kerja desa berdasarkan pola kinerja yang terencana. “Pengendalian tahap perencanaan APBDes harus mempelajari program kerja yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada, secara terinci menganalisis kegiatan. Harga barang yang ingin dibelanjakan, harus disesuaikan dengan harga setempat, lakukanlah survei kebeberapa toko, tidak hanya 1 toko, Sehingga perencanaan akan terukur, sebagai perangkat desa tidak boleh risih, marah dengan BPD dalam pengendalian menyusun rencana kerja anggaran desa” tuturnya lagi.

Ia juga menghimbau kepada BPD agar dalam beberapa bulan sekali menyampaikan laporan pengendalian dan pengawasan, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atas pelaksanaan APBDes, serta saling bersinergi menjunjung tinggi Keharmonisan bisa terjadi antar Kades dan BPD.

“Hindari arogansi dan bangunlah sinergi, Hindari salah persepsi, perkuat koordinasi dan komunikasi, serta bangun kualitas sumber daya manusia antara pemerintahan desa dan BPD, Jangan sampai para BPD terlibat kasus korupsi, maka dari itu harus secara benar dalam tata kelola keuangan dengan kepala desa maupun perangkat desa masing-masing, “pungkas bupati. (adv/K-6)

Tag:
loading...
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua