• Hari ini : Selasa, 24 April 2018

Bupati Buka Rakor Penanggulangan Kemiskinan

ARAHAN – Disampaikan Bupati Balangan H Ansruddin. (KP/Ist)
ARAHAN – Disampaikan Bupati Balangan H Ansruddin. (KP/Ist)

Paringin, KP – Untuk mengoptimalkan percepatan penganggulangan kemiskinan di Kabupaten Balangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat menggelar rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) 2016 dan Verifikasi Data Penduduk Miskin. Kegiatan itu berlangsung di Aula Benting Tundakan Setdakab Balangan, Kamis (4/11).

Rakor tersebut dibuka Bupati Balangan H Ansharuddin. Pada kesempatan itu, bupati menegaskan bahwa rakor percepatan penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk menentukan langkah kebijakan strategis serta program tepat sasaran.

“Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama. Sangat diperlukan kesepahaman dan pandangan satu persepsi dalam menyikapi persoalan dimaksud. Makanya diharapkan semua pihak bisa bekerja sama menyusun program rencana aksi daerah percepatan penanggulangan kemiskinan di Balangan agar angka kemiskinan di Kabupaten Balangan semakin menurun,” ujarnya.

Bupati berharap melalui kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan potret/gambaran kondisi masyarakat Balangan agar mengetahui sasaran program secara jelas.

“Diharapkan dari tim benar-benar ada kerja nyata, tidak hanya sekedar nama, untuk membantu mengentaskan kemiskinan, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Sebagai manusia kita akan memiliki nilai tambah apabila dapat berdaya guna menolong sesama”, ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris TKPKD Balangan yang juga Kepala Bappeda setempat Akhriani SPD MAP dalam laporannya  menyebutkan, angka kemiskinan Kabupaten Balangan dari tahun 2011 – 2015 berkurang dari 8.334 jiwa atau  7,32 persen pada tahun 2011 dengan jumlah penduduk 114.009 jiwa menjadi 7.280 jiwa atau 5,87 persen di tahun 2015 dengan jumlah penduduk 123.449 jiwa.

Sementara, Dra Gusti Aina dari BPMPD Kalsel mengatakan, banyak program percepatan penanggulangan kemiskinan yang sudah dilakukan pemerintah kepada masyarakat miskin.

“Misalnya program PKH, PMKS, Bedah Rumah, dan sebagainya. Lantas, rakor ini juga penting sebagai acuan menentukan kebijakan berdasarkan data-data rumah tangga miskin yang akurat dan faktual,” bebernya.
Disampaikannya juga, memang tidak bisa dipungkiri masyarakat miskin itu pasti ada disetiap daerah atau wilayah. Namun bagaiman cara menyikampinya dan itu merupakan tanggung jawab pemerintah.
“Pemerintah wajib menanggulangi (membantu, red) masyarakat miskin di daerahnya,” tegasnya. (jun/K-6)

Tag:
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua