• Hari ini : Sabtu, 21 Juli 2018

Bupati Ikuti Rakernas di Istana Presiden

BUPATI KOTBARU – H Sayed Jafar tanpak berbincang di sela mengikuti acara Rakernas di Istana Presiden, belum lama ini. (KP/Andi)
BUPATI KOTBARU – H Sayed Jafar tanpak berbincang di sela mengikuti acara Rakernas di Istana Presiden, belum lama ini. (KP/Andi)

Kotabaru, KP – Selasa lalu, 20 September 2016, Bupati Kabupaten Kotabaru, H Sayed Jafar beserta Kepala BPKAD Kotabaru Khairul Aswandi mengikuti pembukaan  rakernas Akuntansi dan Laporan keuangan di Istana Negara  Republik Indonesia.

Didampingi oleh Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta menteri Kabinet lainnya, Secararesmi Presiden Republik Indonesia H. Joko WidodomembukaRapatKerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016.

Disampaikan oleh Jokowi Dalam sambutannya, Presiden menekankan agar para pimpinan kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah tidak menjadikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai tujuan akhir.

“Seluruh menteri, pimpinan lembaga dan gubernur, bupati/walikota beserta seluruh jajaran jangan hanya berhenti pada mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian, karena opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan, tidak akan ada praktik korupsi, ini hal berbeda.

Predikat WTP justru harus menjadi pendorong untuk terus membangun budaya pengelolaan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel. Kita harus mulai membangun sistem yang baik dengan mengembangkan digitalisasi dan debirokratisasi, menyederhanakan. Dan jangan lupa, kita juga harus membangun manusianya, SDM ,Dengan meningkatkan kompetensi, kapasitas SDM kita secara berkelanjutan” jelas Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Presiden juga menekankan pentingnya orientasi hasil dalam pelaksanaan kegiatan K/L dan pemerintah daerah. Terlebih, penerapan system akuntansi berbasis akrual, memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya.

“Orientasi kita harus orientasi hasil, jangan sampai kita kehilangan energi semuanya mengarah pada SPJ (surat pertanggung jawaban). Apalagi saat ini kita menghadapi tantangan untuk menerapkan pelaporan keuangan pemerintah berbasis akrual, ini lebih sulit lagi dalam pelaksanaannya,” katanya.

Sebagai informasi, Rakernas tahunan ini diikuti oleh para menteri/pimpinan lembaga, sekretaris jenderal/sekretaris utama, inspektur jenderal/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kepala biro pada K/L, gubernur, bupati, serta walikota.

Selain rapat kerja nasional, dalam diskusi tersebut juga diungkapkan pula masalah pengelolaan keuangan Negara di Gedung Dhanapala Kementrian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Idrawati.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, sinergitas yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis aktual dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Dalam acara tersebut Presiden Juga memberikan penghargaan atas opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada perwakilan instansi, yaitu DPR, K/L, Pemrov, Pemkot, dan Pemkab. (and/K-6)

Tag:
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua