• Hari ini : Senin, 23 Juli 2018

Bupati Sampaikan Jawaban Pemandangan Umum Fraksi

Bupati Sakariyas Sampaikan Jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Katingan.

Kasongan, KP – Bupati Katingan Sakariyas sampaikan jawaban Pertanggungjawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017, Selasa (10/7) kemaren, di ruang rapat paripurna DPRD setempat, yang dipimpin ketua DPRD Ignatius Mantir L Nussa.

Bupati Katingan Sakariyas dalam pidatonya mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada semua fraksi di DPRD setempat, yakni fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Gandang Nyaru, fraksi Grindra dan fraksi Amanat Kebangkitan Nasional yang telah menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017, untuk dihantarkan ke tahapan rapat kerja gabungan komisi dalam rangka pembahasan Raperda dimaksud.

“Semoga dalam pembahasan nanti berjalan lancar dan berakhir sesuai waktu yang sudah dijadwalkan. Sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya,” harap Bupati.

Terkait dengan pemandangan umum yang diungkapkan oleh fraksi Partai Golkar yang mengatakan bahwa, masih terdapatnya kesalahan berulang-ulang yang terjadi pada laporan keuangan, agar segera dilakukan upaya pencegahan , supaya kesalahan tersebut dapat diminimalisir, dirinya mengaku sependapat.

Upaya-upaya dimaksud, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan untuk saat ini menurutnya telah melakukan langkah pembenahan, yaitu dengan melakukan seluruh rekomendasi yang dituangkan oleh pihak pemeriksa, baik dalam bentuk tindakan disiplin, berupa teguran tertulis kepada pejabat/aparatur yang bertanggung jawab, serta terus melakukan pembenahan, pada sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan daerah, dengan menyesuaikan peraturan perundangan yang terbaru.

Selanjutnya, dia juga menjelaskan tentang laporan keuangan yang tersaji dalam Raperda, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017, yaitu laporan yang sudah di audit atau sudah diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kalimantan Tengah, dan mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Hadir pada rapat paripurna, selain Bupati dan ketua serta anggota DPRD setempat, juga dihadiri beberapa sekrataris Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lingkup Pemkab setempat, pimpinan Bank Kalteng cabang Kasongan serta beberapa tokoh masyarakat Katingan. (Isn/K-8).

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua