• Hari ini : Rabu, 24 Januari 2018

Bupati sampaikan Raperda APBD 2017

BUPATI HSS_ H Achmad Fikry, MAP saat menyerahkan naskah raperda APBD TA 2017 pada Rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten HSS, Selasa (18/10). (KP/Norda Simah)
BUPATI HSS_ H Achmad Fikry, MAP saat menyerahkan naskah raperda APBD TA 2017 pada Rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten HSS, Selasa (18/10). (KP/Norda Simah)

Kandangan, KP – Bupati Drs H Achmad Fikry menyampaikan raperda APBD TA 2017 pada Rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten HSS, Selasa (18/10).

Pendapatan APBD tahun 2017 ditargetkan Rp.1.301.864.921.000, meningkat Rp.293.720.538.000 dibandingkan pada 2016 lalu.
“Kenaikan proyeksi pendapatan tersebut, bersumber dari dana perimbangan Dana Alokasi Khusus (DAK),” kata Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H Achmad Fikry saat menyampaikan Rancangan peraturan Daerah (Raperda) APBD 2017.

Dimana pada 2016 DAK tidak termasuk dalam perhitungan raperda APBD murni, sedangkan pada 2017 DAK dimasukan dalam perhitungan raperda APBD murni, dengan harapan dapat mempermudah dan mempercepat pelaksanaannya.

Namun, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) targetkan Rp.77.511.615.000 menurun sebasar Rp.2.871.573.000 dibandingkat pada 2016. “Penurunan tersebut, dikarenakan adanya rasionalisasi target pendapatan berdasarkan evaluasi tahun anggaran sebelumnya,” kata bupati.

Dikatakan bupati, dalam pencapaian target pendapat tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) mengambil langkah-langkah stategis, seperti melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap aturan maupun pelaksanaannya, sehingga lebih maksimal.

Selain itu, evaluasi yang dilakukan pada bidang pendapatan, terutama yang berkaitan dengan PAD akan selalu dilaksanakan, perbaiki diseluruh SKPD dalam pemungutan agar lebih awal. “Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan terobosan memaksimalkan potensi PAD yang ada,” ujarnya.

Untuk dana perimbangan, kata bupati, ditargetkan Rp.1.081.365.886.000 mengalami Rp.391.151.025.000 dibandingkan 2016. “Kenainakan dana perimbangan terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK,” ungkapnya.

Namun, kata dia, dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak mengalami penurunan, untuk penyesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat.

Sementara, lain-lain pendapatan daerah yang sah target Rp.142.987.420.000 juga mengalami penurunan Rp.94.558.913.000 dibandingkan 2016.

“Penurunan tersebut, disebabkan perubahan kebijakan pemerintah pusat, yang berkaitan dengan dana tunjangan tenaga pendidik, yang sebelumnya masuk dalam pendapatan dana penyesuaian menjadi DAK,” jelasnya. (noi/K-6)

Tag:
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua