• Hari ini : Minggu, 21 Januari 2018

Bupati Tandatangani Komitmen Kabupaten Layak Anak

BUPATI HSS - Drs H Achmad Fikry,MAP dihadapan Gubernur Kalsel H Sahbirin Nor menandatangani komitmen bersama pencanangan kabupaten/kota layak anak provinsi kalsel. (KP/Norda Simah)
BUPATI HSS – Drs H Achmad Fikry,MAP dihadapan Gubernur Kalsel H Sahbirin Nor menandatangani komitmen bersama pencanangan kabupaten/kota layak anak provinsi kalsel. (KP/Norda Simah)

Kandangan, KP – Bupati Drs H Achmad Fikry,MAP dihadapan gubernur Kalsel H Sahbirin Nor menandatangani komitmen bersama pencanangan kabupaten/kota layak anak provinsi kalsel dengan tema “akhiri kekerasan terhadap anak”.

Kegiatan tersebut dilakukan saat Gebyar PAUD sekaligus memperingati Hari Anak Nasional provinsi Kalsel,Rabu (24/8) di Gedung Sultan Suriansyah Banjarmasin.

Tak hanya itu, ketua TP PKK Kabupaten HSS Hj Isnaniah A Fikry juga mendapatkan penghargaan sebagai  juara harapan 2 bunda paud berprestasi tingkat  prov kalsel.

Dalam sambutannya Gubernur Kalsel H Sahbirin Nor mengatakan, Tujuannya untuk menumbuhkan, menggugah, dan meningkatkan peran semua pihak agar lebih peduli kepada anak usia dini.

Tak hanya itu Paman Birin juga mengajak para  orang tua untuk menyekolahkan anak hingga lulus sma se-derajat.

Walaupun menurutnya masih ada anak anak  kita bersedih yang tidak bisa sekolah karena infrastruktur yang  kurang khususnya didaerah pedalaman dan terpencil hal ini yang kita temui.

Pada hari ini mmari kita buat anak anak kita slalu berbahagia. Untuk  mereka bisa meningkatkan kualitas SDMnya. Karena kita tahu bahwa di era sekarang ini persaingan luarbiasa apalagi kedepannya. pada kesempatan tersebut gubernur mencanangkan kabupaten / kota layak anak di provinsi. Di ikuti oleh ketua dprd provinsi Kalsel, forkopimda  dan para kepala daerah kabupaten/kota se kalsel.

Sementara itu, Kepala Badan KB dan PM Kabupaten HSS Dra Hj Is Susilastuti dalam sebuah kesempatan mengatakan, KLA merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program serta kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Menurutnya hakekat KLA bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak sesuai dengan perundang-undangan yang mencegah segala bentuk penelantaran, kekerasan, diskriminasi, ekploitasi, perdagangan anak, dan perlakuan salah terhadap anak.

Dengan terwujudnya KLA pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi hak anak, serta memberikan dukungan kebijakan, sarana dan prasarana serta dana untuk penyelenggaraan program perlindungan hak anak.

“Anak-anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan guru pengajar yang berkualitas dan berhak mendapat pelayanan kesehatan yang baik, selebihnya merekan juga memiliki tempat bermain yang ramah dan aman,” kayanya. (noi/K-6)

Tag:
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua