• Hari ini : Rabu, 24 Januari 2018

Cabang Dinas Pendidikan Sulit Dibentuk

Banjarbaru, KP – Setelah berpindahnya kewenangan pendidikan menengah atas dan sederajat dari kabupate/kota ke provinsi, maka segala urusan administrasi dan pembinaan juga di bawah kewenangan pemprov.

Maka dalam urusan pengadministrasian dan pembinaan harus ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (disdikbud) di Banjarbaru.

Dengan luasnya wilayah Provinsi Kalsel, maka hal ini sedikit menyulitkan satuan pendidikan (sekolah) dalam beberapa urusan.

Untuk mengatasi hal ini, bisa disiasati dengan pembentukan lembaga Cabang Dinas.

Namun, untuk membentuk lembaga ini cukup sulit. Pasalnya, pemerintah pusat memberikan syarat yang hampir tidak bisa dipenuhi oleh daerah.

Dalam keputusannya, pembentukan cabang dinas di satu kabupaten/kota harus membawahi 150 satuan pendidikan.

Sedangkan di Kalsel, secara keseluruhan saja hanya ada 187 SMA dan 123 SMK.

Masing-masing kabupaten/kota hanya memiliki beberapa satuan pendidikan.

Oleh karena itu, sampai hari kelembagaan cabang dinas di kabupaten/kota belum bisa dibentuk. “Pembentukan cabang dinas sedang dalam proses, tapi memang yang menjadi kendala regulasi yang ada.

Yang kedua, jika membentuk cabang dinas maka struktur di dinas sendiri harus dikurangi. Kami menghendaki, syarat 150 satuan dinas dan mengurangi struktur di dinas dihilangkan,’’ jelas Kepala Disdikbud Kalsel, HM Yusuf Effendi, Rabu (10/1).

Menurut Yusuf, syarat menenuhi jumlah satuan pendidikan untuk membentuk cabang dinas itu, menang bisa dipenuhi pemda di Pulau Jawa.

Sebab, di sana cukp banyak sekolah. Sedangkan di Kalsel, sekolah masih sedikit.

Seharusnya, menurut Yusuf, yang silihat itu dari letak geografis.

“Harusnya yang jadi pertimbangan letak geografis, misal di Pulau Sembilan itu sangat jauh, jadi harus ada yang dekat,’’ tuturnya.

Yusuf menyebut, fakta ini merupakan salah satu permasalahan yang timbul setelah berpindahnya kewenangan.

Untuk itu, kata Yusuf, saat menjadi perwakilan Kalsel dan menjadi pembicara dalam pertemuan perumus persialan pendidikan di Sekretariat Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruy Indonesia (APPSI) di Jakarta baru-baru ini, kendala dan persoalan tersebut dirumuskan.

“Ada beberapa persoalan, salah satunya yang tadi,’’ tukasnya.

Sebagai tindak lanjut, sambung Yusuf, pihaknya sudah mengomunikasikan dengan Wapres, Jusuf Kalla. “Permasalahan lainnya yang juga cukup penting adalah terkait anggaran.

Selama ini dana pusat ada yang langsung ke sekolah, harusnya lewat gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

Supaya apa, agar kita bisa memonitor atau memantau penggunaan anggaran.

Semua permasalahan ini sudah kami sampaikan ke wapres. Mudah-mudahan semuanya diatensi,” harapnya. (mns/K-2)

 

 

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua