• Hari ini : Jumat, 19 Oktober 2018

Cabut Laporan Polisi, Antispasi Aksi DPRD Buat Pintu Besi

Aksi mahasiwa

Banjarmasin, KP – Setelah berkoordinasi dengan unsur pimpinan DPRD Kalsel, akhirnya Sekretariat DPRD Kalsel mencabut laporan di polisi soal perusakan fasilitas negara akibat aksi anarkis mahasiswa, Jumat (14/9) lalu

Padahal sebelumnya, DPRD Kalsel akan melanjutkan kasus hukum aksi anarkis mahasiswa tersebut.

Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) DPRD Kalsel, Riduansyah menandatangani pencabutan laporan kepolisian itu, Selasa (18/9), di Banjarmasin.

Langkah berikut antisipasi aksi, dewan akan membuat pintu besi geser sebelum ruang paripurna.

“Itu agar aksi serupa tidak terulang dan pendemo tidak bisa merobos masuk.

Dengan cara ini, pendemo tidak bisa masuk ke ruang sidang DPRD Kalsel.

Ini jadi pelajaran untuk lebih meningkatkan keamanan di DPRD Kalsel,’’ kata Riduansyah.

Menurut Riduansyah, sebelum membuat surat tersebut memang pihaknya pun berkoordinasi dengan unsur pimpinan DPRD Kalsel.

“Dalam kesepakatan rapat unsur pimpinan dewan dan anggota di Jakarta, kita pun segera akan mencabut laporan tersebut,’’ ujar lagi.

Dalam surat itu pihaknya meminta kepada Ricky Herald, Staf TU, Protokoler dan Kehumasan DPRD Kalsel selaku saksi pelapor untuk mencabut pengaduan ke Polresta Banjarmasin.

Sedangkan mengenai kerusakan akibat aksi itu, Sekretariat DPRD Kalsel akan berkoordinasi dengan Sekwan dan unsur pimpinan wakil rakyat.

“Kita akan koordinasikan soal kerusakan itu,’’ jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Supian HK memastikan 55 wakil rakyat tak pernah membuat laporan kepolisian terkait aksi anarkis mahasiswa Jumat itu.

“Untuk melaporkan insiden itu ranahnya Sekretariat DPRD Kalsel,’’ ujarnya dalam wawancara via telepon.

Mengenai pencabutan laporan, Sekretariat DPRD Kalsel pun sudah berkoordinasi dengan pihaknya.

“Kami menyetujui pencabutan laporan kepolisian itu,’’ ujar politisi Partai Golkar ini.

Diketahui pula itu berdasarkan surat yang beredar, dengan Nomor surat 000/885/Setwan/2018.

Surat tujuan Kepala Polisi Resort Kota Banjarmasin, atas nama saksi pelapor, Muhammad Ricky Herald yang menjabat sebagai Staf pada Sub Bag Umum, Kepegawaian dan Keprotokolan Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel.

Mengajukan permohonan pencabutan laporan pengaduan perusakan aset negara pada Sekretariat DPRD Kalsel.

Ada beberapa pertimbangan mendasari pencabutan laporan diantaranya surat dari Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin kepada Ketua DPRD Kalsel dengan nomor surat B-967 Un.14/II.1/PP.00.9/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal mohon pencabutan pengaduan dan nota dinas Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, 18 September 2018 perihal pencabutan laporan atas peristiwa perusakan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa Kalsel yang tergabung dalam LSISK.

Diebritakan, pasca demo dan ditetapkan tersangka yang hingga akhir pemeriksaan menjadi 7 orang.

Dan meski telah diberikan penanguhan, namun dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Banjarmasin ada menyambangi Mapolresta Banjarmasin, Senin (17/9) lalu.

Kedatangan tiga DPC Ikadin yakni Ketua, H Edi Sucipto SH MH, H Noorifat SH serta H Syahrani SH ingin mengetahui proses kejadian dialami mahasiswa dan sebelumnya itu siap membantu konsultasi hukum. (lyn/K-2)

 

 

 

 

 

loading...
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua