• Hari ini : Jumat, 19 Januari 2018

DBH Barut Dikurangi Hambat Proses Pembangunan

Foto/net : Kota Muara teweh
Foto/net : Kota Muara teweh

MUARA TEWEH, KP – Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 66 tahun 2016 tentang rincian APBN tahun anggaran 2016, bahwa terjadinya perubahan rincian dana transfer ke daerah dan dana desa sehingga berakibat Kabupaten Barito Utara mendapatkan pengurangan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 139 milyar lebih pada APBN murni tahun 2016 atau sebesar 12,31 persen dari total APBD Kabupaten Barito Utara tahun 2016 sebesar Rp 1,129 trilyun.

Setelah diupayakan penyesuaian belanja sehingga pengurangan menjadi Rp 89 milyar lebih yang ditanggung oleh seluruh SKPD.

“Kondisi ini tentu saja sedikit menghambat proses pembangunan yang justru sebaliknya untuk percepatan serapan keuangan dan fisik. Adapun proporsi pengurangan anggaran pada SKPD yang terbesar adalah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara yaitu sebesar Rp 23 milyar lebih sementara untuk proggres keuangan belanja langsung sudah mencapai 38,96 persen dan fisik 61,20 persen per 31 Agustus 2016,’’ kata Bupati Nadalsyah dalam sambutannya pada apel gabungan di halaman kantor Bupati, Senin (5/9).

Dikatakannya, terkait kendala tersebut, selaku pemangku kebijakan di daerah telah melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya stabilitas pelaksanaan anggaran Kabupaten Barito Utara.

“Koridor-koridor untuk pengurangan telah kita susun agar tidak berdampak meluas terhadap pembangunan prioritas dan pelayanan mendasar yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Barito Utara,’’ kata lelaki yang akrab disapa Koyem ini dihadapan para pejabat dan ASN lingkup Pemkab Barito Utara yang mengikuti apel gabungan.

Lebih lanjut Nadalsyah mengatakan untuk tertibnya pelaksanaan anggaran pada tahun 2016 ini, dirinya meminta kepada seluruh SKPD berserta jajarannya agar melaksanakan dan melakukan evaluasi program dan kegiatan terhadap perencanaan maupun pekerjaan fisik yang sedang berjalan.

Apabila akan dilakukan pengurangan agar memperhatikan implikasi hukum yang kemungkinan akan terjadi dan tidak merugikan pihak tertentu, setelah melalui mekanisme manajemen proyek sesuai ketentuan yang berlaku.

“Menjelang berakhirnya triwulan III ini, untuk pekerjaan fisik agar secara intensif melakukan monitoring dan pengawasan dilapangan terutama berkaitan dengan progres fisik pekerjaan, karena kita tetap berkomitmen untuk terus melakukan percepatan serapan anggaran,’’ katanya.

Bupati Nadalsyah juga mengingatkan, agar kegiatan perencanaan dan pekerjaan fisik  yang belum dilelang untuk secepatnya dapat diproses, karena masa efektif untuk pelaksanaan fisik kurang lebih hanya dua bulan dan diperkirakan menghadapi kendala musim hujan.

Untuk menjadi perhatian seluruh jajaran SKPD agar terus melakukan optimalisasi dalam administrasi dan peningkatan kinerja aparatur, kendala-kendala yang dihadapi agar berkoordinasi secara berjenjang kepada pimpinan untuk mendapatkan solusi terbaik.

Diungkapkannya, menaggapi isue ditengah masyarakat bahwa pengurangan tersebut akan berdampak sangat vital dan isue tunjangan guru tidak dibayarkan, tentunya tidak benar.

“Menginggat komitmen kami dalam melaksanakan pembangunan didaerah bahwa pembangunan harus terus berlangsung, dan tidak boleh terganggu oleh siklus politik, ataupun kebijakan-kebijakan lainnya,’’ tegas Nadalsyah.

Pada kesempatan itu juga Nadalsyah mengharapkan masing-masing SKPD di Kabupaten Barito Utara untuk tetap fokus dalam melaksakan tugas, pokok dan fungsinya, serta lebih responsif memperhatikan aspirasi yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah ini.(asa/K-8)

Tag:,
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua