• Hari ini : Kamis, 22 Februari 2018

Dewan Terima Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Kalsel

Ketua DPRD Kalsel, H Burhanuddin disaksikan Wagub H Rudy Resnawan menandatangani rekomendasi terhadap LKPj Gubernur tahun 2016.
Ketua DPRD Kalsel, H Burhanuddin disaksikan Wagub H Rudy Resnawan menandatangani rekomendasi terhadap LKPj Gubernur tahun 2016.

Banjarmasin, KP – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (20/4), menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda penyampaian pendapat akhir dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalsel tahun anggaran 2016.

Dalam pendapat akhir yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Asbullah SH, dewan menerima LKPj Gubernur Kalsel tahun 2016 itu, yang diputuskan dalam rapat paripurna istimewa dipimpin Ketuanya Burhanuddin dan dihadiri Wakil Gubernur H Rudy Resnawan.

Sebelumnya, lembaga wakil rakyat itu terlebih dahulu menggelar rapat paripurna internal terkait LKPj tersebut, dan masing-masing panitia khusus menyampaikan rekomendasinya.

Rekomendasi atau pembahasan terhadap LKPj 2016 itu, secara umum terbagi empat Panitia Khusus (Pansus), yaitu Pansus I Bidang hukum dan pemerintahan, II ekonomi dan keuangan, III pembangunan dan infrastruktur, serta Pansus IV Bidang Kesra.

Dalam rekomendasi bidang hukum dan pemerintahan, antara lain menyarankan perubahan atau peninjauan kembali Peraturan Gubernur (Pergub) Kalsel, terkait Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di provinsi tersebut.

Selain itu, agar pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel menindaklanjuti rencana keberadaan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), saran Pansus I LKPj 2016 dibacakan Hj Kamariatul Herlena.

Kemudian, Pansus II antara lain menyoroti pembangunan pertanian di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut, antara lain lahan pertanian tanaman pangan yang kian berkurang karena alih fungsi yang masih berlangsung.

Persoalan lahan pertanian tanaman pangan tersebut, menurut Pansus II, yang dibacakan Imam Suparatowo, menunjukan Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan, pelaksanaannya belum maksimal.

Sementara, Pansus III merekomendasikan antara lain, PT Conch Indonesia agar membuat jalan khusus untuk mengangkut bahan baku dan hasil produk dari pabrik semen, supaya jangan sampai mengganggu kelancaran angkutan umum. (lia/K-2).

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua