• Hari ini : Kamis, 22 Februari 2018

Dialog LSM OKP Tokoh Masyarakat Tolak Tambang

PESERTA – Dialog Dari Walhi LSM dan OKP. (KP/Ary)

Barabai, KP – Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Hulu Sungai Tengah HA Chairansyah untuk melakukan dialog dengan tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pemuda Ansor, Pemuda Panca Marga (PPM), Walhi Kalsel, Mahasiswa, maupun ANS, di Atrium Pemkab HST selasa 23/1 kemarin yang mendatangginya. Chairansyah sempat meusap wajah dan meneteskan air mata begitu ingat kata-kata atau pesan terakhir Bupati HST Abdul Latif kepadanya.

Dalam Pesan tersebut menyangkut pembukaan areal tambang batu bara di wilayah Pegunungan Meratus yang termasuk dalam wilayah Kabupaten HST atas PT. Antang Gunung Meratus (PT. AGM) dan PT. Mantimin Coal Mining (PT. MCM).

“Meskipun saya tertangkap, tapi tolong pak wakil jangan ragu untuk meneruskan perjuangan seluruh rakyat HST agar tidak ada tambang batu bara yang akan menghancurkan daerah kita, tetaplah semangat dan penuhi janji hingga akhir masa jabatan,” begitu bunyi pesan Bupati HST Abdul Latif disampaikankepada Chairansyah.

Plt Bupati HST sekaligus mengajak masyarakat HST bersatu padu untuk terus menyuarakan penolakan hingga didengarkan pemerintah pusat, segala daya upaya sedang dilakukan agar kedua perusahaan tersebut mempertimbangkan kembali planning pembukaan areal tambang di daerah bumi murakata.

“Saya berharap Kepada seluruh lapisan masyarakat, sesepuh, LSM dan tokoh masyarakat mari kita bersama-sama mempertahankan kedaulatan daerah kita, jangan sampai kita kalah meski harus menempuh jalur marathon agar hutan kita dapat terhindar dari kehancuran,” pintanya dalam dialog terbuka bersam LSM, tokoh masyarakat, Walhi ,dan pelajar.

Untuk surat PKP2B yang dikantongi kedua perusahaan tersebut salah satunya sudah dalam tahapan izin produksi, setelah Menteri ESDM dalam suratnya menyatakan wilayah Kabupaten HST siap ditambang, padahal kedua perusahaan tersebut tidak pernah memberi laporan terhadap pemerintah daerah.

Sementara itu Kabupaten HST merupakan satu-satunya daerah yang hingga kini masih perawan hutannya, tidak ada aktivitas penghacuran hutan. Karena satu-satunya yang tersisa dari 13 kabupaten kota di kalsel, sewajarnya masyarakatnya mempertahankan kemaslahatan, apalagi kegiatan tambang dirasa sangat tidak menguntungkan alias tidak memberikan keuntungan apapun bagi kesejahteraan warga.

Hanya segelintir orang saja yang terkena imbasnya atau menikmatinya, sedang lainnya lebih banyak menyandang kemudharatan.

“Saya Sebagai warga HST, kami dengan tegas menolak segala macam bentuk penambangan apapun diwilayah HST, apalagi PT. MCM dan PT. AGM berencana menghancurkan pegunungan yang menjadi Hulu Sungai Tengah, yang setiap tahun tertimba bencana banjir, apakah mereka itu ingin menenggelamkan kami dan tidak peduli lagi masalah kemanusiaan,” Ucap Pembina Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten HST H Fajeri yang disambut meriah puluhan anggota LSM dan OKP lainnya.

Sementara itu Kecaman yang sama juga dilontarkan beberapa peserta dialog yang hadir, Taufiq Rahman dan M. Shaleh misalnya menyarankan agar pemerintah daerah sesegeranya mendata warga disekitar lokasi yang terkena wilayah tambang dengan kepemilikan tanahnya supaya tidak terjadi penjualan massal kepada perusahaan.

Masalahnya jika hal tersebut sampai terjadi, masyarakat setempat tidak bisa lagi mencari nafkah jangka panjang karena kebun karet dan tempat penanaman padi akan hancur, apa yang diharapkan anak cucu kedepan tidak ada lagi.

Untuk hal pertambangan, pemerintah daerah sekarang tidak lagi memiliki kebijakan semenjak beralih kewenangan diambil alih pihak provinsi dibawah pengawasan gubernur. Untuk itulah, meski terjadi gelombang penolakan didaerah, namun kuasa tetap dipegang pemerintah pusat.

Maka dari itu, jika masyarakat HST tidak getol menyuarakan, sewaktu-waktu bisa saja pihak pengusaha mengekploitasi hutan meratus hingga habis. Pasca itu, pastilah Warga Barabai akan terkena imbas dari aktivitas penambangan.

Maka Hutan pasti hancur, pertanian tidak berfungsi dengan baik, perkebunan akan sulit tumbuh, sungai selalu tercemar, habitat binatang terganggu, dan yang paling parah komunitas manusianya akan ikut rusak karena hilangnya mata pencaharian.

“Kita khawatirkan, apabila pihak perusahaan tetap meneruskan niatnya, maka kita sebagai warga HST juga harus ambil tindakan, paling tidak kita lakukan dulu cara-cara hukum yang berlaku di negara kita,” timpal Yazid Fahmi namun masyarakat juga tetap tenang dan bersatu untuk bumi murakata. (adv/ary/K-6)

 

Tag:
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua