• Hari ini : Senin, 23 Juli 2018

Dikabulkan Hakim PTUN Kades Diminta Tandatangani Sporadik Hj Hane

Banjarmasin, KP – Hj Hane dan kawan-kawan akhirnya bisa bernapas lega. Itu setelah status lahan yang terletak di Desa Mattone Kampung Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Tanah Bumbu yang menjadi hak mereka bakal mendapatkan legalitas.

Pasalnya, Majelis hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin memerintahkan kepada termohon dalam hal ini Kepala Desa Mattone Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir, Tanah Bumbu menandatangi surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diajukan sejumlah warga atau pemohon Hj Hane dan kawan-kawan (dkk).

Perintah majelis ini merupakan putusan pada sidang terakhir di pengadilan tersebut, Rabu (11/7), setelah menjalani proses persidangan selama tujuh kali sidang yang dipimpin hakim Febby Fajrurrahman dengan didamping hakim Ida Faridaha dan Lizuhulima.

Permohonan yang diajukan pemohon Hj Hane dkk melalui kuasa hukumnya Lambakdir SH, gara-gara kepala desa yang dijabat oleh Andi Satria tidak mau menandatangani surat keterangan atas tanah para pemohon.

Menurut Lambakdir, termohon tidak menandatangani karena adanya pengakuan pihak ketiga yakni Eddy Purwanto salah seorang PNS di Pemkab Tanah Bumbu.

Sementara para pemohon hanya memecah segel tanah terdahulu yang akan dibagikan kepada para pemohon sebanyak delapan pemohon.

Atas putusan tersebut, menurut kuasa hukum pemohon, maka kliennya dapat mengajukan pembuatan sertifikat dengan melampirkan putusan pengadilan tersebut.

“Karena dalam perkara ini sifatnya permohonan dan bukan gugatan, maka termohon tidak bisa melakukan upaya hukum banding, apalagi selama persidangan termohon tidak pernah hadir,’’ beber Lambakdir yang datang ke redaksi KP.

Berdasarkan surat keterangan hak milik adat tanah perwatasan atas nama Hj Hane binti H Pasiriringi, yang ditandatangani Camat Kusan Hilir tanggal 16 Nopember 1981 yang dibuat oleh kepala Desa Mattone waktu itu seluas 21.250 M2 dengan panjang 170m dan lebar 125m.

Hj Hane yang bermaksud melakukan pemecahan lahan tersebut terhambat, karena kepada desa tidak mau menandatangani sehingga akhirnya ditempuh jalur hukum dan dimenangkan pemohon. (hid/K-4)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua