• Hari ini : Minggu, 27 Mei 2018
  • 28 C

Dinas ESDM Kalsel Perjuangkan Pencabutan SK PKP2B

PERJUANGKAN – Dinas ESDM Kalsel akan memperjuangkan pencabutan, disampaikan Kepala Dinas ESDM Kalsel, Isharwanto saat aksi protes pertambangan Pegununangan Meratus, Selasa (23/1). (KP/Iwan)

Banjarbaru, KP – Keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 441.K/30/DJB/2017 atas izin skala produksi PT Mantimin Coal Mining (MCM), tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah daerah.

Untuk seluurh tahapan dan prosesnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel tidak berwenang dan tidak dilibatkan.

Pun demikian, Dinas ESDM Kalsel akan memperjuangkan pencabutan SK tersebut.

Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala Dinas ESDM Kalsel, Isharwanto saat menerima aksi protes pertambangan Pegununangan Meratus dari elemen gabungan mahasiswa dan aktivis, Selasa (23/1) di kantor dinas tersebut.

“Semenjak 2010 sudah mempelajari dan kita menolak untuk lokasi di Batutangga, karena sudah diketahui akan merusak ekosistem lingkungan di sana, karena itu kita tolak.

Bahkan pak gubernur juga menolak. Dengan adanya terbit SK Dirjen tersebut, kita dengan tegas akan mempertanyakan ke Kementerian ESDM, kok bisa terbit SK tersebut.

Kita juga Kamis (besok, red) akan ke kementerian mempertanyakan SK tersebut. Provinsi tegas tidak mendukung adanya tambang di HST,’’ kata Isharwanto.

Dia menjelaskan, kronologis adanya PKP2B PT MCM ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 373.K/40.00/DJG/2005 tanggal 29 Agustus 2005

tentang Penciutan Wilayah, Permulaan dan Perpanjangan Tahap Kegiatan Kajian Kelayakan PKP2B dengan Iuas yang dipertahankan 6.509 hektare, terdiri dari 4.545 Hektare dalam Tahap Operasi Produksi beriku sejak tanggal 26 Desember 2004 sampai dengan 25 Desember 2034 (Blok Upau).

Dan area seluas 1.964 Hektare dalam Tahap Studi Kelayakan (Blok Batutangga).

Kemudian PT Mantimin Coal Mining telah melakukan Suspensi pada tahap studi kelayakan (Blok Batutangga) dengan surat persetujuan suspensi terakhir berdasarkan surat No. 2046/30/DJB/2013 tanggai 11 Desember 2013 terhitung mulai tanggal 18 Juni 2011 dikarenakan belum keluamya Persetujuan AMDAL dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Seiatan.

PT MCM merupakan perusahaan PKP2B generasi III yang telah berkontrak dengan Pemerintah RI pada tanggal 20 November 1997 bee

rlokasi di Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Tengah, dan Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan wilayah yang dipertahankan seluas 6509 Hektare yang terdiri dari blok Upau 4.545 Hektare dan Blok Batutangga 1.964 Hektare.

“Saya perjelas tidak ada yang bekerja di dua blok tersebut. Sejauh ini tidak ada yang bekerja.

Tidak benar yang menjelaskan di blok lainnya bekerja. Jika bekerja jelas itu illegal dan tidak mungkin,’’ kata dia.

Masih berdasar keterangan Isharwanto, secara umum pihak Pemprov Kalsel selain menelaah soal PT MCM ini juga terus mengawasi dan melakukan pencabutan izin tambang yang bermasalah di Kalsel.

“Sejauh ini sudah ada sebanyak 425 dari sekitar 800 izin tambang di Kalsel. Dan menyusul 75 dalam proses pengakhiran.

Untuk yang terbaru ini eksisting yang jalan hanya sekitar 300 izin,’’ kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum Dayak Kalimantan Bersatu, selaku korlap aksi, Ferdy Beruang mengatakan, peserta aksi meminta surat pernyataan untuk menolak dan mencabut SK Dirjen tersebut.

“Tadi sudah disepakati, dan hari Senin (depan) kami akan kumpul kembali minta hasil pertemuan beliau di Jakarta,’’ urai dia.

Menurutnya, aksi tersebut dilakukan karena tidak mau kehilangan adat dan budaya akibat pertambangan.

“Jika ini gagal akan ada aksi lebih besar lagi. Kami rapatkan barisan dengan masyarakat adat dari kabupaten/kota,’’ kata dia.(mns/K-2)

 

 

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua