DPRD Banjarmasin Hearing dengan KPK

ditulis pada 11 Oktober 2017

Banjarmasin, KP – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengamankan Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali dan Ketua Pansus Penyertaan Modal kepada PDAM, Andi Effendi serta Dirut dan Direksi Keuangan PDAM Bandarmasih, tampaknya menjadi sebuah pembelajaran agar tidak terulang kembali.

Terkait upaya preventif dan pencegahan tindak pidana korupsi tersebut, DPRD Kota Banjarmasin, Rabu (11/10), menggelar hearing/dialog dan koordinasi dengan KPK dengan tema “Membahas tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN)’’.
Dihadapan anggota dewan, perwakilan KPK Jeji Azizi memaparkan, dasar hukum kewajiban melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara, pertama diatur dalam UU Nomor : 28 tahun 199 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotiesme.

Kedua, UU Nomor : 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketiga dituangkan dalam Peraturan KPK Nomor : 07 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendafataran, Pengumuman dan Pemeriksanaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Dijelaskan, sebelum dibentuknya KPK, penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), namun setelah terbitnya UU Nomor : 30 tahun 2002 tentang KPK, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.

Lebih jauh dijelaskan amanat UU tersebut, maka setiap penyelenggara negara diantaranya berkewajiban bersedia diperiksa kekayaannya, baik sebelum, selama dan sesudan menjabat. Kemudian melaporkan harta kekayaaan pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.

Adapun ruang lingkup penyelenggara negara sesuai pasal 2 UU Nomor : 28 tahun 1999 diantaranya adalah pejabat negara pada lembaga tertinggi dan tinggi negara, menteri, gubernur, walikota, bupati, hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditandaska Jeji Azizi, kelalaian dalam memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam UU Nomor : 28 tahun 1999, berdasarkan pasal 20 dikenakan sanksi administarif sesuai perundangan-undang yang berlaku.

Pada bagian lain ia mengakui, bahwa pada saat ini KPK cukup kesulitan terkait kewajiban untuk menyampaikan LHKPN tersebut, termasuk laporan LKPHN dari anggota dewan khususnya pada DPRD.
Karenanya terkait untuk memudahkan mekanisme, tata cara serta petunjuk pengisian format pelaporan LHKPN, lanjut Jeji Aizi, KPK sudah memperkenalkan aplikasi e-LHKPN.

Plt Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Budi Wijaya SE, dalam sambutannya mengatakan, sharing/dialog antara DPRD Kota Banjarmasin dengan KPK ini bertujuan agar anggota dewan memahami area rawan korupsi dalam menjalankan program kerjanya maupun dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Apalagi, menurut Budi Wijaya, terungkapnya tindak pidana korupsi baik oleh KPK maupun institusi penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaaan dan Kepolisian saat ini menjadi perhatian dan sorotan masyarakat.

Ditandaskannya, kasus perbuatan tindak pidana korupsi baik yang menimpa anggota dewan ataupun pejabat di daerah seharusnya tidak terjadi jika dalam setiap melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. (nid/K-5)

You must be logged in to post a comment Login

LANGGANAN BERITA Via EMAIL
Update Berita Terbaru Seputar Kalimantan
Kalimantan Post - Asli Koran Banua.