• Hari ini : Selasa, 24 April 2018

DPRD Banjarmasin Soroti Besarnya Silpa Rp290 M

Suprayogi

BANJARMASIN, KP – DPRD Kota Banjarmasin soroti besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Kota Banjarmasin tahun anggaran 2017 yang mencapai Rp 290 miliar lebih, sebagaimana diungkapkan Walikota Ibnu Sina ketika menyampaikan Laporann Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2017, pada rapat paripurna di gedung DPRD Kota Banjarmasin belum lama ini.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Suprayogi, mengaku penasaran dengan adanya Silpa tahun 2017 yang masih begitu besar. Masalahnya, kata Suprayogi, realisasi penyerapan anggaran ini tidak hanya soal besarannya, tapi juga menyangkut terhambatnya pembangunan kota yang mestinya menuntut banyak pembenahan segera.

“Padahal dalam APBD tahun 2017 lalu anggarannya sudah dialokasikan, akan tetapi tidak mampu dilaksanakan sesuai program yang sudah dirancang,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin kepada {{KP}}, Rabu (11/4).

Dikatakan unsur pimpinan dewan dari PDIP ini, besarnya Silpa 2017 yang mencapai Rp290 miliar lebih itu karena banyak anggaran di sejumlah SOPD di lingkungan Pemko Banjarmasin yang tidak terserap secara optimal.
“Seperti diantaranya secara prosentanse di bawah target minimnya realisasi penyerapan anggaran untuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bagian Umum dan sejumlah SOPD lainnya,’’ kata Suprayogi.

Ia memprediksi, minimnya penyerapan ini tidak menutup kemungkinan diduga karena SOPD merasa takut bermasalah dan kesandung masalah hukum dalam melaksanakan program kegiatan, apalagi menyangkut pembangunan infrastruktur
Minimnya serapan anggaran tahun 2017 juga mendapat sorotan dari ketua komisi II DPRD Kota Banjarmasin, dr Aulia Ramadhan Supit. Ia menilai minimnya realisasi penggunaan anggaran ini salah satu penyebabnya karena tidak terencana program dengan baik, ditambah kurang maksimalnya kinerja dari SOPD pelaksana.

“Kalau dalam proses penganggaran tidak matang, maka tentu semuanya tidak terserap dan menjadi Silpa,’’ ujar Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, dr Aulia Ramadhan Supit, usai rapat pembahasan LKPj Walikota bersama Bagian Umum Setdako Banjarmasin.

Menurutnya, berdasarkan hasil rapat pembahasan yang dilakukan tersebut, pada tahun 2017 kemarin, sekitar Rp12 miliar dana yang dialokasikan Bagian Umum tidak terpakai dan harus dikembalikan ke kas daerah.

Aulia Ramadhan mengakui, dalam perencanaan pengajuan anggaran memang tidak mudah. Namun setidaknya bisa dihitung dan pertimbangkan dengan melakukan proses pendataan kebutuhan yang diperlukan dengan skala prioritas.

Ditambahkannya, pelaksanaan pada Bagian Umum kebanyakan menyangkut kegiatan pemeliharaan seperti mobil dinas, termasuk gedung dan sebagainya. Sehingga pengajuan anggaran yang diperlukan, biasanya sudah dapat dirancang sesuai kondisi di lapangan.

“Kita berharap, pada tahun 2018 ini tidak terjadi lagi Silpa yang nilainya cukup besar,’’ tegasnya.
Pada tahun anggaran 2017 lalu, Pemko Banjarmasin mengalokasikan pendapatan daerah mencapai Rp1,47 triliun dari target Rp1,51 triliun atau tercapai 97,2 persen. Sedangkan dari belanja daerah, tercapai Rp1,25 triliun atau hanya 77,26 persen dari target Rp1,62 triliun.

Walikota Ibnu Sina mengakui, minimnya serapan yang hanya mencapai 77 persen itu salah satunya karena ada anggaran sekitar Rp38 miliar untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Sultan Suriansyah yang gagal direalisasikan. (nid/K-5)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua