• Hari ini : Jumat, 19 Januari 2018

DPRD Barsel dan Bartim Konsultasi APBD-P

Foto/ilustrasi : APBD-P
Foto/ilustrasi : APBD-P

Palangka Raya,KP – Terkait minimnya anggaran pembangunan di Daerah Pemilihan IV, meliputi Kabupaten Barito Timur, dan Barito Selatan melakukankonsultasi tehnis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Kalimantan Tengah, Kamis dan Jum’at (12/8).

Kedatangan lembaga legislatif dari dua wilayah tersebut diterima Ketua Komisi B Borak Milton, selang sehari pertama dari Kabupaten Barito Selatan, yang pada intinya meminta dukungan anggaran pembangunan jalan dan jembatan, serta sarana lainnya di pedesaan daerah tersebut.

Di samping itu menjelang kemarau ini, atas nama masyarakat Barito Selatan mereka berharap bantuan dan dukungan Pemerintah Propinsi bagaimana mengantisipasi bahaya kebakaran hutan, lahan  dan perkebunan warga yang terancam.

Pasalnya, dari segi anggaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2016 ini sangat minim, demikian pula halnya dengan Kabupaten Barito Timur. Menurut salah satu anggota Dewannya Yuda Nyampai mereka perlu bantuan tehnis penganggaran untuk beberapa pos yang dianggap mendesak.

Rombongan DPRD Barito Timur sendiri dipimpin Ketua Komisi I Cilikman,d idampingi beberapa pejabat jajaran DPRD Barito Timur, yang pada intinya berharap adanya konsultasi anggaran mampu menyelaraskan program pembangunan di wilayah Barito Timur dengan ketersediaan dana yang akan dicapai pada APBD-P Tahun 2016.

Yuda Nyampai mengakui sebenarnya dari sisi penerimaan APBD Bartim mengalami peningkatan, meski tak banyak namun tetap saja membutuhkan dukungan anggaran darri Pemerintah Propinsi Kalteng, guna percepatan pembangunan kawasan perdesaan.

Disis lain, dalam struktur APBD Bartim yang mencapai lebih dari Rp 1,2 trilyun oleh Pemerintah Daerah melalui nTim Eksekutifnya banyak terjadi Silpa, padahal hal itu seharusnya tak boleh terjadi, yang diharapkan anggaran justru bagaimana agar terjadi surplus.

Karena itu penyesuaian antara APBD-P dengan target dan realisasi anggaran bisa tercapai baik membutuhkan pedoman yang baik seperti apa yang terjadi di tingkat propinsi, imbuhnya. Sedangkan Ketua Komisi B Borak Milton menegaskan pada dasarnya apa yang telah disepakati harus dapat dilaksanakan, namun tetap mengacu pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku. (drt/K-8)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua