• Hari ini : Senin, 22 Januari 2018

DPRD Desak Puskesmas Berlakukan PPK-BLUD

PETUGAS MEDIS – Saat memberikan pelayanan kesehatan. (KP/Net)
PETUGAS MEDIS – Saat memberikan pelayanan kesehatan. (KP/Net)

Kotabaru, KP – Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mendesak Dinas Kesehatan setempat untuk memberlakukan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) bagi puskesmas-puskesmas wilayah itu.

Wakil Ketua DPRD Kotabaru H Mukhni AF di Kotabaru, Selasa mengatakan, sebagai bentuk peningkatan pelayanan kesehatan, eksekutif melalui instansi terkait hendaknya memaksimalkan tugas dan fungsinya, salah satunya dengan pemberlakuan BLUD bukan hanya rumah sakit tapi juga puskesmas.

“Seperti yang diterapkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kesehatan telah membuat kebijakan yang berorientasi pada pelayanan, yakni memberlakukan PPK-BLUD hingga puskesmas-puskesmas,” kata Mukhni.

Meski belum seluruhnya, lanjut Mukhni, dari penjelasan dinas kesehatan Sidoarjo kepada rombongan Komisi III DPRD Kotabaru dalam kunjungan kerja yang didampinginya, namun saat ini sekitar 30 persen puskesmas di daerah tersebut telah menerapkan sistem ini.

Hal ini sinergis dengan kebijakan pemerintah dengan pemberlakuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang ditetapkan pemerintah pusat pada 2014, dimana masyarakat khususnya peserta asuransi ini, berhak mendapat leyanan kesehatan maksimal.

Sementara Puskesmas adalah ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat. Paska penetapan ketentuan BPJS di tahun 2014, peran Puskesmas menjadi semakin vital. Untuk meningkatkan pelayanan Puskesmas, maka Puskesmas harus memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pendapatan maupun pengeluaran. Pola yang paling tepat untuk hal tersebut adalah BLUD.

Pola pengelolaan keuangan BLUD memungkinkan Puskesmas untuk menggunakan pendapatan negara bukan pajak (PNPB) yaitu pendapatan dari layanan pasien secara langsung, tanpa harus disetor dahulu ke kas negara.

Mekanisme ini tentu sangat membantu Puskesmas dalam menyediakan obat-obatan, membayar biaya operasional dan pengeluaran lainnya sesuai dengan anggaran. Tanpa fleksibilitas tersebut sepertinya sulit Puskesmas dapat memberikan layanan prima di era BPJS, karena pasien tidak membayar langsung tetapi menggunakan sistem kapitasi.

Sebagai mitra kerja eksekutif, lanjut Mukhni, legislatif sangat mendukung bahkan mendesak kepada pemerintah daerah untuk membuat terobosan atau kebijakan yang nyata dalam usaha memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Bahkan kami menantang kepada eksekutif untuk membuat satu regulasi nyata dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kotabaru, jika ternyata kendalanya terkait dengan pendanaan, maka legislatif siap memback-up, tentunya sesuai dengan kewenangannya yakni penganggaran,” tegas Mukhni.

Oleh karena itu lanjut dia, apa pun usulan eksekutif sehubungan dengan pemenuhan SDM khususnya tenaga kesehatan seperti keberadaan dokter spesialis, legislatif siap mendukung dan mendorong agar semua itu bisa mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat Kotabaru. (net/K-6)

Tag:
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua