DPRD HSS Gelar Rapat Paripurna

ditulis pada 7 Juli 2017
WABUP HSS - H Ardiansyah,S.Hut saat menyerahkan naskah penyampaian pembahasan 1 (satu) buah Raperda Kabupaten HSS tentang Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten HSS, di ruang sidang DPRD setempat.

WABUP HSS – H Ardiansyah,S.Hut saat menyerahkan naskah penyampaian pembahasan 1 (satu) buah Raperda Kabupaten HSS tentang Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten HSS, di ruang sidang DPRD setempat.

Kandangan, KP – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten HSS dengan acara penyampaian pembahasan 1 (satu) buah Raperda Kabupaten HSS tentang Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten HSS, di ruang sidang DPRD setempat dipimpin wakil ketua DPRD H M Kusasi, yang dihadiri oleh 20 dari 30 orang anggota DPRD Hulu sungai Selatan, sehingga dinyatakan memenuhi kourum dan dapat mengambil keputusan.

Dari pihak eksekutif hadir Wakil Bupati H Ardiansyah,S.Hut yang menyampaikan pidato tertulis Bupati HSS Drs. H. Achmad Fikry, yang mana  bahwa hal mendasar yang menjadi landasan diajukannya Raperda ini adalah dikarenakan mengingat diperlukannya pengaturan tentang hak keuangan dan administratif pipmpinan dan anggota dewan, agar bisa memperoleh hak untuk kemudahannya dalam melaksanakan kewajiban. Karena bagaimana pun juga DPRD termasuk unsur penyelenggara pemerintahahn daerah dalam kemitraannya dengan pemerintah daerah.

Raperda ini sendiri diajukan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dari pimpinan dan anggota DPRD HSS, sekaligus sebagai pengganti dari Perda HSS No.9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pipmpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

wabup mengatakan dengan telah ditetapkannya dan diundangkanya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti UU Nomor 32 tahun 2004 dan juga dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan fan anggota DPRD yang tentunya mempunyai dampak dan pengaruh terhadap peraturan dan ketentuan yang berbeda dibawahnya khususnya perda nomor 9 tahun 2005, tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten HSS.

Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 yang mebgatur tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggita DPRD  sebagai pelaksanaan dari pasal 124 ayat (2), pasal 178 ayat (2) dan pasal 299 (2) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengamanatkan lada pemerintah darrah agar semua peraturan daerah dan kepala daerah yang berkaitan dengan atau mengatur pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD untuk menyesuaikan dan mendasarkan kepada PP nomor 18 tahun 2017 paling lambat tiga bulan setelah peraturan pemerintah ini diundangkan atau paling lambat 2 september 2017.

“Karena peraturan daerah yang kita bahas ini masih bersifat racangan tentunya masih memerlukan kajian yang mendalam, sehingga dengan semangat kebersamaan kiranya dapat mewujudkan perda sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Wabup H Ardiansyah. (noi/K-6)

You must be logged in to post a comment Login

LANGGANAN BERITA Via EMAIL
Update Berita Terbaru Seputar Kalimantan
Kalimantan Post - Asli Koran Banua.