• Hari ini : Minggu, 25 Februari 2018

DPRD HST Eksekutif Ajukan 5 Raperda

Wabup HST – H A Chairansyah Saat Menyerahkan Berkas Ke Ketua DPRD HST H Saban Effendi Pengajua Lima Raperda. (KP/Ary)

Barabai, KP – Minggu terakhir bulan Oktober namun masih dalam awal triwulan ke empat ini, pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) kembali ajukan 5 buah raperda kepada pihak Legislatif dalam hal ini DPRD HST dalam sebuah rapat paripurna Kamis sore (26/10) bertempat di ruang sidang utama gedung DPRD HST.

Wakil Bupati HST H A Chairansyah selaku pihak Eksekutif menjelaskan bahwa 5 raperda yang diajukan itu antara lain ;
Satu, Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda ini dibuat adalah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dimana pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka untuk itu perlau pengaturan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraanny.

Dua, Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Raperda ini diajukan pada dasarnya perumahan merupakan kebutuhan pokok manusia setelah sandang dan pangan, dimana setiap orang berhak untukbertempat tinggal dan berkehidupan layak sebagaimana amanat UUD 1945.

Tiga, Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Ini dimaksudkan dalam rangka menyelaraskan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Empat, Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Retribusi Izin Gangguan Ini diajukan sebagai tindak lanjut dari terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri RI tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah serta adanya surat edaran Mendagri dimana disebutkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta segera melakukan pencabutan peraturan daerah yang berhubungan dengan izin gangguan.

Terakhir, Lima,  Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Ini diajukan karena adanya beberapa penambahan objek retribusi yang baru diantaranya selesainya pembangunan rehabilitasi Gedung Balai Rakyat dan telah selesainya pembangunan sebanyak 30 buah toko di eks lokasi perkantoran camat Barabai dan dibangunnya pasar agribisnis di daerah tersebut. (adv/ary/K-6)

 

Tag:
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua