DPRD Sepakati Penetapan 13 Raperda

ditulis pada 26 Juli 2017

Penetapan 13 buah Raperda Ditandatangani oleh Ketua DPRD Katingan, Ignatius Mantir Ledie Nussa, Wakil Ketua II Al-Fujiansyah, dan Plt Bupati Katingan, Sakariyas SE.

Kasongan, KP – Lima Fraksi di DPRD Kabupaten Katingan, menyatakan sepakat agar 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan pemerintah daerah, ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), setelah dievaluasi gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng).

Sementara, satu Raperda, yakni tentang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ditunda penetapannya, karena perlu kajian mendalam. Adapun 13 Raperda tersebut adalah, tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

Raperda tentang penyelenggaraan pemerintah, struktur organisasi dan tata kerja perangkat desa Kabupaten Katingan.

Kemudian, Raperda tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan ekspolitasi penangkapan ikan dengan setrum, bahan-bahan kimia berbahaya dan putas atau sejenisnya.

Selanjutnya, Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi pasar grosir dan pertokoan.

Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang retribusi penjualan produksi usaha daerah Kabupaten Katingan.

Raperda tentang pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemkab Katingan.

Raperda tentang pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil.

Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.

Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang retribusi jasa tertentu.

Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa.

Raperda tentang pengelolaan barang daerah, raperda tentang penyertaan modal Pemkab Katingan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Katingan dan terakhir, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 21 tahun 2017 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Katingan.

Ketua DPRD Katingan, Ignatius Mantir Ledie Nussa mengatakan, dari lima fraksi yang menyampaikan pendapat akhir pada prinsipnya dapat menerima 13 Raperda yang telah disampaikan oleh Plt bupati, untuk ditetapkan menjadi Perda.

“Namun ada satu Raperda yang kita tunda pembahasannya, yakni tentang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet,’’ sebutnya, saat memimpin rapat paripurna, senin (24/7) siang.

Hal itu disebabkan, perlu adanya konsultasi dan koordinasi lebih lanjut, terhadap Raperda sarang burung walet.

Pada semua fraksi, Mantir mengucapkan terima kasih terhadap beberapa saran, imbauan dan pendapatnya.

“Hendaknya ini menjadi perhatian pihak Pemkab Katingan,’’ ucap ketua DPRD. (Isn/K-2)

You must be logged in to post a comment Login

LANGGANAN BERITA Via EMAIL
Update Berita Terbaru Seputar Kalimantan
Kalimantan Post - Asli Koran Banua.