• Hari ini : Kamis, 18 Januari 2018

Dua Kelompok Pendemo Pro Kontra Berjalan Damai

SUASANA – Demo damai antara Pro dan kontra Bupati serta Wabup HST di halaman Kantor DPRD Kabupaten HST Kamis pagi (3/11). (KP/Ary)
SUASANA – Demo damai antara Pro dan kontra Bupati serta Wabup HST di halaman Kantor DPRD Kabupaten HST Kamis pagi (3/11). (KP/Ary)

Barabai, KP – Kepolisian gabungan se-banua enam yang mengamankan jalannya unjuk rasa Damai di halaman Kantor DPRD Kabupaten HST Kamis (3/11) pagi, karena dua kelompok pengunjuk rasa yang notabene pro kontra tidak saling bentrok, keduanya sama-sama menyampaikan aspirasi secara damai.

Kelompok pertama yang datang rombongan pendukung Bupati dan Wakil Bupati HST H Abdul Latif – H A Chairansyah, sejak pagi sekitar pukul 08.30 wita sudah berkumpul di halaman Kantor DPRD HST dan memasang beberapa spanduk dukungan agar pemerintah tidak merasa terganggu oleh sekelompok kecil orang-orang yang kontra dan mengangu ketenangan di HST.

Sementara itu kelompok kedua adalah pendemo yang bernaung di bawah LSM Forum Masyarakat Murakata Peduli Hukum Kalimantan Selatan. Sejak pagi rombongan ini juga melakukan aksi dengan mendatangi Kantor KPU HST, mereka menyampaikan adanya dugaan ijazah palsu untuk gelar kesarjanaan Bupati HST.

Kelompok ini meminta agar KPU HST segera meminta hasil verifikasi KPU RI tentang hasil verifikasi gelar kesarjanaan yang menempel dibelakang nama Abdul Latif yang sekarang menjabat Bupati HST pilihan masyarakat. Pasalnya, sejak semua berkas diserahkan ke KPU RI belum diketahui hasilnya hingga sekarang.

Puas berorasi dan menyampaikan beberapa tuntutan dikantor KPU HST, massa yang berjumlah ratusan orang melanjutkan aksi dengan mendatangi Kantor DPRD HST pada saat itu baru selesai menggelar Rapat Paripurna tentang penyampaian 3 Raperda.

Seluruh unsur pimpinan dewan beserta Bupati dan Wakil Bupati juga hadir, hingga saat pendemo tiba menyampaikan orasi didengarkan langsung oleh semuanya.

Asyiknya, kedatangan rombongan pengunjuk rasa kedua ini sudah lama dihadang rombongan pertama pro pemerintah yang hadir sejak pukul 08.30 wita, jumlahnya lebih dari 500 orang.

Dengan demikian, barisan anggota kepolisian agak sedikit repot membuat barikade untuk memisahkan kedua kubu.

Kapolres HST AKBP Mugi Sekar Jaya dengan sigap langsung memerintahkan anggotanya untuk memasukkan seluruh pendukung Bupati HST kehalaman Kantor DPRD HST dan penutup pagarnya dengan penjagaan ketat aparat. Sehingga, begitu datang pendemo yang kontra keduanya tidak saling bertabrakan dilapangan.

Dengan aksi damainya, para pengunjuk rasa kedua berorasi menggunakan pengeras suara menyampaikan seluruh unek-unek dan aspirasinya..

Patokan yang dipakai adalah surat Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Kemenristekdikti) dengan surat bernomor 1204/B2/LL/2016 tertanggal 21 Oktober 2016 menyatakan bahwa data akademik yaitu buku induk, KRS persemester, daftar hadir persemester, KHS persemester, skripsi, dll dinyatakan hilang atau musnah diakibatkan terjadi bencana banjir bandang pada tahun 2008 sehingga data yang bersangkutan tidak ada.

Kemudian dipoin berikutnya, menyatakan bahwa nama Abdul Latif merupakan alumni hasil penyelenggaraan program studi diluar domisili di Kalimantan dan berdasarkan hasil pencarian mahasiswa di database EPSBED pada pelaporan 2002 – I, terdapat nama Abdul Latif namun Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan tempat tanggal lahir berbeda.

Selain 3 poin tersebut juga data yang bersangkutan ada pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) namun proses pembelajarannya hanya 85 sks, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Informasi tersebut juga diperkuat oleh penjelasan petugas kantor layanan ex Universitas Putra

Bangsa (UPB) Surabaya yaitu Sulasno dan Hari dimana gelar sarjana Abdul Latif didapatkannya, dimana dokumen akademik di Pasca Sarjana Ilmu Hukum yaitu KRS persemester, daftar hadir persemester, KHS persemester, bimbingan tesis maupun tesis atas nama Abdul Latif (lulus tahun 2006) sudah tidak ada mengingat UPB Surabaya sudah berganti nama menjadi Universitas Pelita Harapan Surabaya (alih kelola yayasan dan perubahan nama berdasarkan Kepmendiknas No.54/D/O/2008 tanggal 18 Maret 2008).

Data atas nama Abdul Latif hanya tercatat di daftar buku index ex UPB Surabaya, akan tetapi mereka mengakui bahwa ijazah S-2 Ilmu Hukum dikeluarkan oleh UPB Surayaba, dan terakhir berdasarkan hasil pencarian data mahasiswa di database EPSBED pada pelaporan 2004-I, memang terdapat nama Abdul Latif namun tempat dan tahun kelulusan berbeda, tertera pada ijazah lahir di Hulu Sungai Tengah, 23 Juli 1967 dan lulus : 20 Mei 2006. Sedang menurut data Kopertis Abdul Latif bertempat kelahiran di Lubuk Pakam, 4 Oktober 1965 dan Lulus : 06 Mei 2005.

Dalam tuntutannya, mereka meminta anggota DPRD HST segera membentuk pansus untuk memverifikasi legalitas ijazah gelar kesarjanaan yang disematkan dibelakang nama Bupati HST Abdul Latif, ST. SH. MH agar semuanya ada kejelasan. Bahkan beberapa perwakilan pendemo sempat berdialog dengan segenap anggota DPRD HST diruang sidang DPRD yang juga dihadiri langsung bupati serta wakilnya.

Dialog yang berlangsung sempat memanas dan akhirnya para pendemo kecele karena mendapati kenyataan mereka salah kaprah dan ketinggalan berita, karena surat yang dikeluarkan Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum bernomor :S.Tap/190.a/IX/2016/Dit.Tipidum menyatakan SP3 alias pengehentian penyidikan terhadap nama Abdul Latif atas dugaan ijazah palsu terhitung sejak tanggal 21 September 2016.

Pasalnya perkara tersebut tidak memenuhi syarat dan bukan merupakan tindak pidana.Surat Keputusan (SK) tersebut juga dilampiri surat Kepolisian Negara RI Daerah Kalimantan
Selatan Ditres Krimum Polda Kalsel bernomor : B/50 – 1/II/2016/Dit.Reskrim.Um yang menyatakan gelar perkara yang diajukan LSM Parlemen Rakyat Indonesia (PARRINDO) tertanggal 3 Pebruari 2016 bukan tindak pidana karena tidak ada bukti kuat untuk mendukung pasal 263 KUHP yang disangkakan.

Untuk itu, Bupati HST H Abdul Latif dihadapan para pendemo meminta agar seluruh masyarakat HST atas nama apapun jangan sampai membuat resah warga. Ia mengajak semua elemen untuk bersatu dan sama-sama menjaga kekondusifan daerah untuk kemajuan dimasa mendatang.

“Kalau bapak-bapak semua yang hadir disini merasa warga HST, sebaiknya kita sama-sama menciptakan daerah yang aman. Jangan sampai kita disusupi orang-orang luar yang tidak bertanggungjawab, karena mereka tidak ingin daerah kita nyaman. Tolonglah cepat sadar,masa kita perang-perangan sudah lewat, sekarang masa kita bekerja untuk kemajuan daerah yang kita cintai ini”, tandasnya dihadapan para pendemo.

Setelah berdialog dan mendapat jawaban langsung Bupati HST Abdul Latif, semua pendemo akhirnya mohon diri berpamit pulang karena sudah mendapat kejelasan untuk semua pertanyaan mereka. Namun sebelumnya, semua perwakilan pendemo berfoto bersama dengan mengacungkan jempol tandanya setuju untuk sama-sama membangun Kabupaten HST lebih maju dan damai demi kepentingan masyarakat. (ary/K-6)

Tag:
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua