Ribuan Jemaah Umroh Terancam Gagal Berangkat
Kondisi ini membuat jemaah, pemilik agen travel serta maskapai penerbangan jadi kalang kabut bahkan cendrung mengalami kerugian materi hingga miliaran rupiah, padahal aturan visa ini sudah 1 tahun lalu sudah diketahui pihak travel.
``Seribu lebih jemaah umroh asal Kalsel hingga Maret 2010 belum memiliki visa umroh menurut data Garuda Indonesia, sehingga mereka terancam gagal melaksanakan ibadah haji kecil yang paling diminati ini,'' kata Sales Manager Penjualan Garuda Indonesia Banjarmasin, Hendrawan kepada wartawan Rabu (10/3).
Dijelaskan, dulu dalam kondisi normal pembuattan visa di Kedutaan Arab Saudi dalam 1 hari bisa selesai, sekarang dengan adanya peraturan baru ini 5 hari dalam masa hitungan kerja belum tentu selesai.
``Jadi keterlambatan visa serta jadwal berangkat umroh bukan karena maskapai Garuda Indonesia, namun akibat kebijakan pengetatan visa umroh yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi, 1.000 jemaah yang terdaftar gagal terbang, karena tidak memiliki visa hingga kini,'' tegasnya.
Disinggung apa langkah yang dilakukan pihak Garuda Indonesia, menurut Hendrawan, Garuda Indonesia telah membentuk Tim Monotoring terkait masalah visa, di Jakarta pada Bandara Halim serta Cengkareng dan kantor cabang masing-masing monotoring.
Namun, ada beberapa travel yang sudah memberangkatkan jemaah umrohnya seperti Travellindo sebanyak 72 orang, Kaltrabu sebanyak 14 orang serta Salfani sebanyak 69 jemaah total jemaah 3 travel 193 orang menuju Jeddah hari Rabu (10/3), pagi.
Lebih lanjut Hendrawan mengungkapkan, Garuda Indonesia Banjarmasin dalam sehari melakukan penerbangan jemaah umroh sebanyak 3 kali, pagi hari pukul 7.00 WITA, 9.40 WITA serta pukul 17.05 WITA.
Menurut informasi petugas travel yang tidak mau disebutkan namanya ratusan jemaah umroh asal banua terlantar di hotel-hotel di Jakarta karena gagal berangkat menuju Jeddah.
Salah satu jemaah asal Sultan Adam mengaku pasrah dengan pengetatan sistem visa yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi saat ini, seharusnya pihak travel sudah mengantifasinya jauh-jauh hari kondisi ini.
Dijelaskan, karyawan PLN ini, proses sistem keagenan yang ditetapkan pihak Arab Saudi sudah 1 tahun yang lalu, namun kemungkinan pihak travel memandang ini hanya sebelah mata, akibatnya jemaah yang dirugikan mereka hanya mengejar materi saja.
``Kita sebagai jemaah saat ini pada posisi yang sangat lemah, diharapkan pemerintah daerah dan dinas terkait jangan berdiam, kalau perlu beri peringatan atau sanksi travel pelaksananya, karena kondisi ini cukup meresahkan,'' pintanya.(hif/K-7)
