• Hari ini : Senin, 23 Juli 2018

Eksekutif Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD

Sekdakab Balangan – Ir H Ruskariadi sampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi fraksi DPRD atas 9 Raperda yang diajukan Pemkab Balangan. (KP/Ist)

Paringin, KP – Menanggapi Pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap sembilan Raperda yang diajukan Pemkab Balangan ditanggapi (dijawab, red) oleh Bupati Balangan melalui Sekdakab Ir H Ruskariadi dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Balangan, Senin (9/7) kemarin.

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, H Abdul Hadi dan didampingi Wakil Ketua Sabirin dan M Nor Iswan, selain dihadiri Sekdakab juga dihadiri Unsur Forkopimda serta para Asisten dan Staf Ahli, Kepala SKPD Lingkungan Pemkab  setempat.

Diketahui, penyampaian pandangan umum anggota atas nama fraksi-fraksi DPRD merupakan salah satu tahapan atau proses dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Bupati Balangan melalui Sekdakab Ir HRuskariadi menjelaskan beberapa pokok persoalan yang terungkap dalam pandangan umum fraksi.

Sekda dalam kesempatan tersebut mengatakan pada prinsipnya antara eksekutif dan legislatif telah terdapat pemahaman dan pemikiran yang sama terhadap Ranperda-Ranperda yang telah disampaikan. Proses pembahasan Ranperda ini adalah dalam rangka untuk menciptakan suatu produk hukum daerah yang mampu mewujudkan tatanan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan kepentingan masyakarat dan menjunjung tinggi keadilan yang berdasarkan hukum yang berlaku.

Menyebutkan sangat mengapresiasi pemandangan umum fraksi fraksi yang sebagian besar mengungkapkan dukungannya terhadap 9 raperda yang diusulkan (diajukan, red).

Ditambahkannya, khusus menanggapi pemandangan umum fraksi yang mempertanyakan terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2017, soal pendapatan terealisasi sebesar 92,93 persen dari anggaran itu yang realisasi pendapatannya terbesasar dari sektor apa saja. Dan soal anggaran belanja yang dianggarkan defisit sebesar Rp (41.249.197.846,76), realisasinya justru surplus sebesar Rp (56.295.773.238,13), apa penyebab terjadinya surplus.

Menjawab apa yang dipertanyakan salah satu fraksi DPRD tersebut, untuk pendapatan terbesar masih dari pos pendapatan transfer atau dana perimbangan, baik dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah, dana bagi hasil serta non bagi hasil.

“Jika kita lihat persetor, maka penyumbang terbesarnya masih dari pengelolaan sumber daya alam,” katanya.

Demikian juga pada pos pendapatan asli daerah, sektor penyumbang terbesarnya masih pada pajak daerah, lebih khususnya pajak mineral bukan logam dan bantuan, yang realisasinya mencapai 306,78 persen.

Sementara mengenai anggaran belanja, secara struktur memang defisit, tetapi secara aturan tidak defisit.

“Ini karena memiliki SILPA yang cukup tinggi dari tahun anggaran sebelumnya,” ujarnya.

Ditambahkannya, sehingga pada prinsipnya, defisit pada anggaran belanja sudah TERTUTUPI oleh adanya silpa.

Sedangkan untuk terjadinya surplus pada realisasi anggaran menurut Sekda, karena realisasi pendapatan pada pos pos tertentu melebihi target salah satunya pada pada pos pendapatan asli daerah.

Adapun mengenai serapan anggaran, pihak eksekutif (pemerintah, red) sudah mencapai tingkat yang baik, yaitu di atas 85 persen, dimana anggaran yang tidak terserap atau tidak terealisasi sebegian besarnya adalah dari sisa sisa kontrak pasca mekanisme perubahan anggaran, termasuk selisih antara anggaran adan hasil tender pekerjaan, sehingga tidak dapat lagi dipergunakan pada tahun anggaran tersebut.

“Semua tanggapan, kritik, saran dan pertanyaan dari fraksi, tentu semuanya menjadi masukan yang sangat positif. Dan semuanya akan kami tindak lanjuti,” imbuhnya.

Mari duduk bersama dalam rapat kerja untuk membahas dan mematangkan raperda raperda yang ada demi kebaikan dan kemajuan kabupaten Balangan. (jun/K-6)

 

 

Tag:
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua