• Hari ini : Kamis, 26 April 2018

Empat Raperda Disetujui

Paringin, KP – Setelah melalui proses yang panjang akhirnya Pansus I dan Pansus II DPRD kabupaten Balangan dapat menyetujui empat Raperda yang diajukan Pemerintah kabupaten Balangan, dalam rapat paripurna ke 31 masa sidang III tahun 2015 dengan agenda penyampaian laporan akhir Pansus.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD setempat Abdul Hadi dengan dihadiri Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Yuliansyah serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Balangan dan sejumlah Kepala SKPD di lingkup Pemkab setempat.

Sementara, keempat Raperda yang mendapat pembahasan dan akhirnya disetujui, yakni Raperda tentang pengarusatamaan gender, Raperda ini dibahas Pansus I. Sedangkan yang dibahas Pansus II, Raperda tentang izin mendirikan bangunan manara telekomunikasi, Raperda tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan Reperda tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Ketua Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Balangan Syahbuddin dalam laporannya menyampaikan, sesuai dengan peraturan DPRD Balangan No 1 tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Balangan, bahwa pansus DPRD Balangan dalam hal pembicaraan tingkat kedua harus menyampaikan laporan jalannya pembahasan dan memuat tanggapan yang menyatakan apakah Raperda yang telah dibahas akan disahkan perda  atau tidak disahkan sesuai kesepakatan bersama antara Pemerintah dengan DPRD.

Ketua Bapemperda juga menyampaikan, bahwa masing masing pansus membahas 3 Raperda, akan tetapi untuk 2 Raperda yang dibahas Pansus I yaitu Raperda perubahan atas Perda No 10/2012 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat dan Raperda tentang perubahan atas Perda No 6/2013 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. Ini belum dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) dikarenakan perlu pengkajian lebih lanjut mengenai materi raperda tersebut serta minimnya anggaran SKPD terkait sehingga tahapanpembahasannya belum dapat terpenuhi keseluruhan.

“Untuk itu kami merekomendasikan kedua Raperda tersebut dapat dilanjutkan pada program legislasi daerah tahun 2016 dan dijadikan prioritas untuk dijadikan Perda,” imbuhnya. (jun/K-6)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua