• Hari ini : Selasa, 23 Januari 2018

Forpeban Soroti Perkara H Tinghui, PT akan Kirim Hakim Pengawas ke Amuntai

Serombongan pemuda dibawah bendera Forpeban minta pihak Kejaksaan Tinggi untuk menindak  JPU di Amuntai.
Serombongan pemuda dibawah bendera Forpeban minta pihak Kejaksaan Tinggi untuk menindak JPU di Amuntai.

Banjarmasin, KP – Tuntutan selama setahun oleh JPU dari Kejaksaan Negeri HSU, mengelitik hatinurani warga yang cinta keadilan.

Pasalnya tuntutan tersebut dinilai rendah karena terdaklwa H Supian Sauri alias H Tinghui, pemilik 1,6 juta butir pil zenithini mendorong serombongan pemuda yang menaruh perhatian terhadap perkara tersebut di bawah bendera LSM Forpeban (Forum Rakyat Peduli Negara dan Bangsa) dipimpin Din Jaya mendatangi Kejaksaan Tinggi Kalsel dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Senin (26/9).

Dari pantauan {{KP}}, ketika diterima di Pengadilan Tinggi Banjarmasin oleh hakim tinggi Khairul Fuad dan Ketut Manika.

Mereka berjanji akan mengirim hakim pengawas yang ada di daerah ini, ke Amuntai, tanpa ia merinci kapan hakim dimaksud dikirim.

“Semua yang dilaporkan ini tentunya akan kami sampaikan pada pimpin yang sekarang berada di luar kota,’’ katanya.

Ia juga nmengatakan siapa saja yang bermasalah dengan pengadilan, di kantor ini tersedia tempat pengaduan.

“Silahkan datang dan kami siapa melayaninya,’’ kata Fuad.

Sementara ketika berada di Kejaksaan Tinggi rombongan pendemo diterima salah satu Koordinator di Kejaksaan, Roland yang berjanji akan mengevaluasi apa yang menjadi tuntutan serta akan dilanjutkan.

Pendemo meminta pihak kejaksaan untuk menindak jaksa yang hanya menuntut setahun terhadap terdakwa dengan jumlah pil yang jutaan butir.

Din Jaya mencontohkan perkara pemalsuan ekstasi yang pernah diadili di Banjarmasin dituntut dua tahun dan di vonis 18 bulan.

“Ini hanya palsu dengan tuntutan yang cukup tinggi, tetapi kenapa dengan jumlah barang bukti yang jutaan hanya dituntutan setahun, ada apa ini,’’ ujar Din Jaya penuh tanya tanya.

“Kami minta agar hal ini bisa ditindak lanjuti,’’ tambahnya. Kalau jumlah pil tersebut dimakan oleh warga HSU, maka separuh warga HSU yang menjadi teler.

“Menurut undang-undang kesehatan tuntutan tersebut  maksimalnya bisa dituntut maksimal 15 tahun, seperti yang kami baca,’’ tambah Din.

Selain itu  ia juga menyamapaikan keinginan agar mamsalah pembangunan Rumah Sakit Ansyari Saleh bisa ditelisik, begitu juga dana yang di terima KONI Banjarmasin serta masalah SPJ anggota DPRD Kabupatren Banjar, (hid/K-4)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua