• Hari ini : Kamis, 18 Januari 2018

`Full Day School’ Harus Diuji Coba

Sejumlah murid SD di salah satu sekolah di Banjarmasin, saat pulang sekolah dengan kondisi kebanjiran. (KP/Opiq)
Sejumlah murid SD di salah satu sekolah di Banjarmasin, saat pulang sekolah dengan kondisi kebanjiran. (KP/Opiq)

Banjarmasin, KP – Rencana penerapan “Full Day School” atau “Sekolah Sehari Penuh” yang merupakan gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, harus diuji coba terlebih dahulu. Hala itu, dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Yazidie Fauzie, di Banjarmasin, Kamis (11/8).

“Wacana Mendikbud tentang sekolah sehari penuh atau full day school, perlu ujicoba terlebih dahulu, sebelum pelaksanaan secara menyeluruh,’’ ujar Yazidie, usai mengikuti rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel.

Ujicoba itu, menurut mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel, yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa tersebut, untuk mengetahui sampai sejauhmana dampak positif atau negatif dari full day school tersebut. Pasalnya, kondisi dan situasi daerah serta masyarakat tidak sama seluruh Indonesia, baik sosial ekonomi maupun lainnya, sebagai misal di perkotaan berbeda dengan pedesaan atau daerah terpencil.

Dia menyarankan, ujicoba full day school itu, dilakukan secara acak baik lokasi maupun jenjang pendidikan.  “Dari hasil ujicoba itu kita akan dapat melihat yang lebih banyak manfaat atau mudarat dari penerapan ssp/fds tersebut. Maka sudah barang tentu ke depan kita memilih yang banyak manfaatnya,’’ pungkas Yazidie.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalsel, Ngadimun, menghimbau masyarakat di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu, agar tidak perlu terlalu resah

dengan wacana “Full Day School”  dari Mendikbud yang baru tersebut. “Full Day School tersebut kan baru wacana dan Pak Menteri, tidak akan sertamerta pelaksanaannya secara menyeluruh.

Mendikbud juga masih menerima saran atau masukan untuk kemajuan pendidikan ke depan bagi generasi bangsa Indonesia,’’ ujarnya.

Sebelum pelaksanaan secara menyeluruh, lanjutnya, sebelum rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel, sudah barang tentu terlebih dahulu melalui pilot proyek atau percontohan yang mungkin dimulai tahun 2017.

“Tapi saya yakin, pelaksanaan full day school itu tidak akan menyeluruh, seperti halnya di Kalsel, karena perbedaan domisili, sosial kemasyarakatan, sosial ekonomi dan faktor lain,’’ demikian Ngadimun.

Butuh Persiapan Lama
Wacana pemerintah membuat program full day school bagi siswa SD dan SMP, ditentang rektor Universitas Udayana Denpasar, Ketut Suastika. Menurut dia, perlu waktu lama menyiapkan beberapa pendukung sebelum program diterapkan.

“Kita perlu puluhan tahun untuk menyiapkan SDM dan infrastruktur untuk menerapkan program tersebut. Idealnya, sekolah harus menyiapkan situasi dan kondisi yang layak seperti di rumah, di masyarakat, walau tetap terpimpin atau tetap dalam bimbingan para guru,’’ kata Ketut di Denpasar, Kamis (11/8).

Menurut Ketut, alasan mengapa sistem full day school belum bisa diterapkan di Indonesia, khususnya Bali, lantaran hampir seluruh sekolah lahannya terbatas. Jadi sulit membuat siswa betah di sekolah seharian. “Luas sekolah sudah sempit, bagaimana mungkin anak-anak disuruh seharian di sekolah. Ini perlu dipersiapkan dengan baik,’’ ujar Ketut. Ketut menyatakan, sentuhan orang tua kandung secara psikologis akan lebih berdampak terhadap anak, terutama di masa sekolah dasar dan puber.

“Kalau seharian di sekolah, kapan dia berinteraksi dengan keluarga, dengan lingkungan sekitarnya? Ini juga akan berdampak pada perkembangan psikologi anak,’’ ucap Ketut.

Ketut menyarankan, sebaiknya pemerintah menyiapkan terlebih dahulu segala pendukung. Terutama infrastruktur, sumber daya manusia, kurikulum, dan sebagainya. (lia/net/K-2)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua