• Hari ini : Rabu, 17 Oktober 2018

Gedung dan Hotel di Kalsel Banyak Tak Punya SLF

DIALOG SLF – Talkshow bertajuk edukasi publik untuk penataan gedung yang dihelat Satuan Kerja Penataan Bangunan dan lingkungan Provinsi Kalsel, menghadirkan pembicaranya dari Kasi Kelembagaan Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya KemenPU-Pera, Rogydesa Pemko Banjarmasin Walikota H Ibnu Sina, Pemko Banjarbaru Walikota H Nadjmi Adhani, Pjs PUPR Kalsel Roy Rizali Anwar, Sabtu (11/8) di Rumah Anno 1925, Siring Tendean. (KP/Narti)

BANJARMASIN – Sampai sekarang masih banyak bangunan dan gedung tak melengkapi sertifikat layak fungsi (SLF). Padahal dengan mengacu Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan yang tak mempunyai SLF dianggap pelanggaran berat.

Bahkan sanksinya, bangunan tersebut dilarang hingga tak boleh dihuni, karena wajib dikosongkan. Malah tak peduli, semahal apapun ongkos yang telah dikeluarkan sang pemilik bangunan.

Namun, hingga sekarang pemerintah belum menerapkan sanksi tersebut. “Bukan sanksi, kami ingin kampanye dulu. Kami paham betul, hukuman itu belum bisa diterapkan di Indonesia,’’ kata Kasi Kelembagaan Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya KemenPU-Pera, Rogydesa saat berbicara pada talkshow bertajuk edukasi publik untuk penataan gedung bangunan.

Pada kegiatan yang dihelat Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kalsel juga menghadirkan pembicara dari Pemko Banjarmasin Walikota H Ibnu Sina, Pemko Banjarbaru Walikota H Nadjmi Adhani, Pjs PUPR Kalsel Roy Rizali Anwar perwakilan dari Pemprov Kalsel, Sabtu (11/8), di Rumah Anno 1925, Siring Piere Tendean.

Dalam diskusi terungkap bahwa berbicara SLF merupakan tentang ketahanan bangunan. Misal, untuk rumah sederhana, SLF cukup dibuat sekali dalam seumur hidup. Sedangkan rumah tidak sederhana, misal hunian tiga lantai, SLF diperpanjang setiap 20 tahun sekali.

Sementara untuk mall, pasar, hotel, dan rumah sakit dimutakhirkan per lima tahun sekali. Kian besar bangunannya, kian pendek umur ketahanannya. “Jangan sampai, terkena gempa sedikit sudah ambruk,’’ tegas Rogy.

Ia juga mengatakan, tak ada data pasti berapa banyak bangunan usaha dan hunian pribadi di Banjarmasin yang telah atau belum mengantongi SLF. Lagipula, SLF belum lah sepopuler IMB. Atau HO (izin gangguan) yang sudah dihapuskan itu.

“Di luar negeri, dokumen sejenis SLF sebenarnya bukan barang aneh. Sudah lama sekali diterapkan. Tapi bagi Indonesia, memang terdengar baru,’’ kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Banjarmasin, Ahmad Fanani Saifudin.

Khusus di Banjarmasin sendiri baru mulai. Peraturan Walikota Banjarmasin perihal SLF baru terbit tahun 2016 kemarin. “Untuk memberi contoh pada masyarakat, kantor-kantor pemerintahan dulu yang harus punya SLF,’’ tegas Fanani.

Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina menyadari, menambah tetek-bengek perizinan takkan menjadi kabar baik bagi pengusaha dan investor. Mengingat, pendapatan utama kota ini dari sektor perdagangan dan jasa.

“Saya ingin tekankan, tak ada maksud untuk menambah-nambah kerjaan. Wajar jika pengunjung, misalkan penginap hotel, menuntut jaminan keselamatan dirinya,’’ ujar Ibnu.

Dipaparkannya, memang ada dua kendala yang pertama dulu mengawal SLF lebih mudah karena ada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan. Aturan berubah, dinas itu kemudian dilebur ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. “Sejak Dinas Tarung Tabang menghilang, ada kekhawatiran pengawasan bangunan menjadi kendor,’’ akunya.

Kedua, ongkos pembangunan di kota ini tidaklah murah. Dengan permukaan dataran dari rawa, pondasinya saja sudah seharga gedung itu sendiri. “Mahal sekali. Maka harus ditekankan, pengurusan SLF ini gratis. Karena kalau menambah biaya lagi, wajar masyarakat enggan,’’ imbuhnya.

Lalu, bagaimana dengan praktik di kota tetangga? Walikota Banjarbaru, H Nadjmi Adhani mengakui, kotanya terus `diserbu’ gedung-gedung baru dan besar. Terutama setelah pemindahan perkantoran Pemprov Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru.

Pusat pemerintahan berpindah, investor pun mulai melirik Banjarbaru. Ditambah dengan rencana pemindahan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari. Dan juga geliat pembangunan di kampus Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

“Mudah untuk menuntut SLF dari developer atau pengusaha besar. Yang sulit adalah menghadapi individu per individu warga. Mau mengurus IMB saja syukur,’’ kata Nadjmi.

Sedangkan Pjs PUPR Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan, selama ini pemerintah provinsi akan terus bekerjasama dan memberikan masukan terhadap pembangunan gedung dan bangunan-bangunan supaya melengkapi SLF agar tercipta kota-kota di Kalsel aman dan nyaman. (vin/K-5)

loading...
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua