• Hari ini : Kamis, 22 Februari 2018

Gubernur Beberkan, Kalsel Itu Manis

Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, saat melantik pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS)- Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Provinsi Kalsel, masa bakti 2016-2021.
Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, saat melantik pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS)- Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Provinsi Kalsel, masa bakti 2016-2021.

Banjarmasin, KP – Gubernur Provinsi Kalsel H Sabirin Noor mengatakan, daerah yang dipimpinannya ini sangat manis artinya nyaman, aman, indah dan serasi, sehingga banyak pendatang maupun warga daerah lainnya jatuh hati untuk bisa berkunjung ke Kalsel.

“Hal ini, tentu saja merupakan sebuah potensi wisata kita, karena sebagai pucuk pimpinan akan mendukung geliat dan pertumbuhan perekonomain di Kalsel,’’ ucap gubernur, usai melantik pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Provinsi Kalsel, masa bakti 2016-2021.

Gubernur yang akrab sapa Paman Birin ini juga mengatakan, selama mau bergotong royong semua akan bisa dilaksanakan dengan baik.

Oleh karena itu, dengan semangat yang luar biasa bisa bersaing dengan negara lain.

Semoga dengan kehadiran LKKS-BK3S ini, memang orang berpikir ribuan kali untuk mengurus organisasi, namun ternyata Ibu Dewi malah dengan sukarela melakukannya.

“Saya berharap, LKKS-BK3S bisa menjadi organisasi yang dapat membanggakan masyarakat kita di Kalsel ini,’’ harap paman.

Organisasi memberikan dukungan kegiatan sosial, masih ada masyarakat tidak beruntung berjuang dalam hal ini kehadiran LKKS-BK3S.

Dukungan sebagai tuan rumah Kalsel provinsi manis, orang senang datang, untuk itu Kalsel akan menyiapkan segalanya.

Kegiatan pelantikan yang dihadiri dan disaksikan Ketua Umum Dewan Nasional Untuk Kesejahteraan Sosial (DNKS), Prof H Haryono Suyono, Anggota DPR RI, H Ahmadi Nursupid, Ketua DPRD Kalsel, H Burhanuddin dan lainnya.

Ketua Umum LKKS-BK3S Provinsi Kalsel, Hj Dewi Damayanti Said mengatakan, tugas dan fungsi LKKS-BK3S membantu pemerintah dalam pelayanan sosial, menyelenggarakan forum komunikasi sosial, menyampaikan laporan lembaga kepada gubernur, melalui Setda dan lainnya.

“Rapat kerja LKKS-BK3S yang sudah ditetapkan, kami siap berada di belakang gubernur untuk mendukung kesejahteraan sosial masyarakat di banua ini,’’ ujar Dewi, pada acara pengukuhan dan pelantikan pengurus LKKS-BK3S Provinsi Kalsel masa bakti 2016-2021, di gedung Mahligai
Pancasila Banjarmasin, Kamis (27/4).

Bentuk dukungan yang akan diberikan adalah dalam bentuk pelayanan sosial kepada masyarakat seperti lansia, anak jalanan, pakir miskin dan lainnya.

Untuk itu, diperlukan dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan program sosial terhadap masyarakat ini.

“Kalsel siap menjadi tuan rumah Munas konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial IX mendatang,’’ ujarnya.

Kemudian juga, akan dibahas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam kerangka penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat, sesuai dengan peraturan presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

Ketua Umum Dewan Nasional Untuk Kesejahteraan Sosial (DNKS), Prof DR H Haryono Suyono mengatakan, beberapa provinsi di luar pulau Jawa, seperti Sumatera Barat sebagai contoh penanganan sosial tidak berbasis masyarakat.

“Ternyata provinsi Kalsel tidak mau kalah, dan bisa menjadi ajang percontohan pekerja sosial seluruh Indonesia dan akhirnya Kalsel siap menjadi tuan rumah Munas Konfrensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS) IV pada 17-19 Juli 2017, yang akan diikuti 500 peserta akan datang ke Provinsi Kalsel,’’ ujar Haryono.

Sedangkan, KNKS IX yang akan dilaksanakan di Banjarmasin, ditetapkan sebagai tema “Menggalang peran serta masyarakat dalam sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan”.

Maksud dikeluarkannya SLRT adalah untuk mensukseskan pencapaian RPJMN 2015-2019, karena dengan sistem tersebut akan dapat dilakukan efektivitas dan efesiensi sistem perlindungan
sosial, guna mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan.(vin/K-2)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua