• Hari ini : Minggu, 23 September 2018

HSU Bertekad Pertahankan WTP

RAKOR – Digelar Pemkab HSU dengan BPKP Provinsi Kalsel. (KP/Novendra)
RAKOR – Digelar Pemkab HSU dengan BPKP Provinsi Kalsel. (KP/Novendra)

Amuntai, KP – Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) terus berupaya untuk mempertahankan penilaian Wajar Tanpa Penegcualian (WTP) dengan melakukan berbagai strategi. Terkait dengan upaya mempertahankan penilaian WTP tersebut, Pemkab setempay meminta pendampingan kepda Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP).
Pemkab setempat bersama dengan BPKP menggelar rapat koordinasi yang dilangsungkan di gedung Agung Sekretariat Daerah (Sekda) setempat, yang dihadiri langsung oleh Bupati HSU Drs H Abdul Wahid MM MSi, beberapa waktu lalu.

Bupati dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada BPKP yang telah memberikan pendampingan kepada HSU sehingga berhasil memperoleh opini WTP untuk laporan keuangan tahun 2015.
“kami berharap agar tetap dilakukan pendampingan oleh BPKP sehingga dapat mempertahankan WTP pada tahun-tahun mendatang” ungkapnya.
Wahid dalam kesempatan itu mengungkap dengan kondisi keuangan di HSU yang memasuki masa-masa sulit akibat pemotongan dana DAK dan DAU sehingga pemerintah daerah harus melakukan pengetatan anggaran.

Terkait dengan adanya pengurangan anggaran ini, bupati berharap kepada PNS dan masyarakat dapat memahami kondisi ini.
Bupati juga berkomentment tinggi untuk upaya mempertahankan opini wtp dalam pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten HSU.

Sementara H Sumitro, SE, Ak, MM, CA, CFra, QIA kepala BPKP Perwakilan Prov Kalsel mengucapkan selamat kepada kabupaten HSU yang telah memperoleh opini WTP dari BPK RI pada laporan keuangan tahun 2015 yang pertama sejak 10 tahun lalu sudah diupayakan.
Menurutnya bagi kita umat islam akutabilitas itu bukan yang asing.

Karena bagi kita umat islam akutabilitas sama dengan amanah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

“Karena itu kita harus akuntabel dalam menjalankan amanah, khususnya dalam pengelolaan keuangan” ungkapnya.

Kepala BPKP Kalsel ini juga menjelaskan tetang visi dan misi pemerintahan jokowi dan BPKP RI yang mengharapkan pemerintah daerah jangan takut dalam melaksanakan kegiatan pembangunan atau melaksanakan proyek karena pelaksanaan pembangunan   tersebut akan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dirinya menambahkan opini pemeriksaan BPK RI berdasarkan  kesesuaian dengan standar akutansi pemerintahan, kecupan pengungkapan , kepatuhan pada UU dan efektifitas sistem pengawasan intern (SPI).

Kepala BPKP juga memberikan beberapa saran untuk  mempertahankan opini WTP yaitu, kometment daerah, susun LKPD 2016 dan serahkan ke BPK RI sebelum 31 maret 2017, sebelumnya telah direview oleh inspektorat, Data terkait LKPD siapkan dan serahkan ke tim pemeriksa BPK RI dan beri penjelasan yang cukup, dan temuan BPK RI sudah dilakukan tindak lanjut dengan tuntas.

Sumitro juga memberikan beberapa saran setelah mencapai opini wtp lainnya yang harus dilakukan, yaitu diantaranya, tingkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, mempercepat dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan, membuat program kerja yang pro rakyat

Kepala BPKP bersyukur dimana seiring dengan perbaikan sistem laporan keuangan di prov kalsel dalam arti banyak daerah kabupaten /kota yg mencapai WTP juga  penanganan korupsi oleh BPKP Kalsel bersama penyidik mengalami penurunan. (nov/K-6)

Tag:
loading...
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua