• Hari ini : Jumat, 19 Oktober 2018

Hukuman Adrianoor Dikurangi Majelis Hakim Tinggi

Banjarmasin, KP – Hukuman terdakwa Adriannoor berkurang. Jika majelis hakim Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menghukum terdakwa selama setahun dan empat bulan, namun dalam upaya hukum banding yang diajukan JPU terdakwa, divonis hanya setahun penjara oleh majelis hakim tinggi Tipikor Banjarmasin.

Selain itu terdakwa juga hanya dibebani membayar denda Rp50 juta subsidair sebulan kurungan.

Putusan ini lebih ringan dari putusan majelis hakim tingkat pertama yang menghukum terdakwa setahun dan empat bulan, serta denda Rop50 juta subsidair dua bulan.

Penasihat hukum terdakwa Ernawati SH MH membenarkan kalau kliennya upaya bandingnya sudah turun. Ia mengharapkan keadilan yang seadil adilnya apalagi yang bersangkutan tidak pernah menikmati uangnya.

“saat ini klien saya dalam LP dengan keadaan sakit selain matanya yang rabun, juga kondisi fisik yang setengah lumpuh,’’ tutur Ernawati, kepada awak media ketika berada di Pengadilan Tipikor, Senin (17/9)

Ia megharapkan dalam dakwaan, adanya pasal 55 berarti selain keliennya masih ada tersangka lainnya yang menikmati uang hasil korupsi tersebut.

“Kiranya pihak Kejaksaan bisa mengangkatnya sampai pada persidangan,” imbuhnya.

Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, dengan majelis hakim yang dipimpin hakim Affandi, menjatuhkan hukuman setahun dan empat bulan

terdakwa juga di bebani membayar denda Rp50 juta subsidair dua bulan, tanpa ada uang pengganti.

Dalam salah satu pertimbangannya majelis hakim menyebutkan kalau terdakwa tidak menerima uang dari proyek tersebut tetapi diterima oleh Zainal Ilmi selaku pemilik modal sedangkan terdakwa hanya sebagai karyawan yang ditunjuk Zainal Ilmi sebagai Direktur PT Putra Gunung Jambu. Selain itu majelis hakim juga menyatakan kalau tuntutan yang disampaikan JPU Saefullah terlalu berat.

Zainal Ilmi sendiri kini menjadi terpidana dalam perkara korupsi pembangunan proyek roil/saluran; pada Jalan Pramuka Banjarmasin, beberapa waktu lalu.

Dalam putusan tersebut majelis hakim berkeyakin kalau terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Seperti diketahui Adriannor dituntut JPU Saefullah selama selama 2 tahun penjara, denda Rp50 juta subsider 3 bulan dan mewajibkan untuk membayar uang pengganti Rp200 juta atau penjara selama 1 tahun. Jaksa berkeyakinan kalau terdakwa terbukti.bersalah melanggar pasal 3 jo pasal 18 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdakwa dengan beberapa orang lainnya yang terlibat pembangunan ruang tersebut dituding telah mengurangi kualitas bangunan sehingga terdapat unsur kerugian negara disini terlihat adanya unsur melawan hukum.

Unsur kerugian negara menurut JPU, berdasarkan hasil perhitungan BPKP sebesar Rp211 juta lebih dari nilai lelang yang dimenangkan PT Putra Gunung Jambu sebesar Rp2,721 miliar lebih dari pagu sebesar Rp2,8 miliar dari APBD HSS.(hid/K-4)

loading...
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua