• Hari ini : Minggu, 21 Januari 2018

Husin Luthfie Minta BTS Tak Berizin Dibongkar

BTS DISEGEL - Inilah BTS yang disegel di Jalan Sudirman Banjarmasin. (KP/Narti)
BTS DISEGEL – Inilah BTS yang disegel di Jalan Sudirman Banjarmasin. (KP/Narti)

Banjarmasin, KP – Meskipun penggunaannya sudah dimatikan tetapi pembangunan BTS di Jalan Sudirman Depan Bappeda Kota Banjarmasin diminta segera dibongkar.

“Pendirian BTS ini sudah menyalahi aturan pembangunan tanpa izin sehingga setelah disegel harus dibongkar karena melanggar estetika di tepi Sungai Martapura,’’ ungkap Kabid Kominfo, Drs H Husin Luthfie kepada wartawan, di Banjarmasin, Rabu (21/12).

Ia juga mengaku heran mengapa mereka nekad membangun BTS tanpa izin. Hal ini selain dikarenakan sistimnya berubah-ubah juga kantor yang memberikan izin dan layanan berganti-ganti.

“Bisa jadi ini salah satu kelemahan sehingga ada pengusaha yang nekad membangun BTS di depan Kantor Sudirman Banjarmasin ini,’’ katanya.
Ia juga mengakui, memang sebelumnya ada sekitar 60 BTS di Banjarmasin yang tak memiliki izin ada empat BTS yang berdiri dan dua di antaranya sama sekali tak mengantongi izin apapun, masing-masing di komplek Jalan Padat Karya Sungai

Andai dan Jalan Sudirman Depan Kantor Bappeda Kota Banjarmasin.
Sedangkan BTS di Jalan Belitung dan Pemurus Dalam sampai sekarang yang diduga tak mengantongi izin lengkap. Meskipun, hingga sekarang ini kedua BTS sudah beroperasi dan dengan kondisi tersebut juga terancam denda Rp50 juta.

Jadi untuk BTS di Jalan Sudirman dipastikan harus dibongkar karena berdiri di tempat yang dilarang. Sedangkan di Sungai Andai, diberi kesempatan mengurus izinnya meskipun sampai sekarang masih belum dilengkapi izin juga.

Meski begitu, berdasarkan pantauan hingga siang kemarin, tiang BTS di Jalan Sudirman masih berdiri. Walaupun segelnya masih menempel dibangunan tersebut. Diduga aparat Pemko belum turun karena Dinas Perencanaan Bangunan dan Tata Ruang akan dilakukan penggabungan.

Sedangkan BTS lainnya dipersilahkan mengurus izin, terutama IMB. Meski berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang IMB di pasal 105, pengusaha yang membangun tanpa IMB bisa dikenakan sanksi berupa kurungan enam bulan atau denda Rp50 juta. (vin/K-5)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua