• Hari ini : Senin, 19 Februari 2018

Imunisasi Vaksin Berbahan Najis Hukumnya Haram

KETUA MUI HST – KH Wajihuddin Saleh saat Sosialisasi Pengunaan Media Sosia di Masyarakat. (KP/Ary)

Barabai, KP – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mensosialisasikan fatwa nomor 4 tahun 2016 tentang hukum berkaitan dengan imunisasi.

Kegiatan ini bertempat di Gedung Juang Barabai Selasa (31/10) Perwakilan MUI HST Ustadz Khairuddin menyampaikan fatwa itu menjawab hukum imunisasi yang selama ini menjadi perdebatan di tengah masyarakat.

Menurutnya fatwa tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya imunisasi dibolehkan (mubah), sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.

“Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci, sementara penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan atau najis hukumnya haram,” katanya.

Dia mengungkapkan imunisasi dengan vaksin yang haram dan atau najis tidak dibolehkan kecuali digunakan pada kondisi darurat, belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci, dan adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.

“Jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib,” katanya.

Ditambahkannya Imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan (dlarar).

“Dari hal itu MUI meberikan rekomendasi  kepada Pemerintah yaitu wajib menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat, baik melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif,” katanya.

Berikutnya Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat dan Pemerintah wajib segera mengimplementasikan keharusan sertifikasi halal seluruh vaksin, termasuk meminta produsen untuk segera mengajukan sertifikasi produk vaksin.

Selanjutnya lagi produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan produsen vaksin wajib menyertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah bersama tokoh agama dan masyarakat juga wajib melakukan sosialisasi pelaksanaan imunisasi serta orangtua dan masyarakat wajib berpartisipasi menjaga kesehatan, termasuk dengan memberikan dukungan pelaksanaan imunisasi. (adv/ary/K-6)

Tag:
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua