• Hari ini : Minggu, 21 Januari 2018

Irhami, Tegar Dipersidangan Meski Menderita Kanker Hati

Irhamni Ridjani harus duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidan Korupsi Banjarmasin. Terdakwa ketika  berkonsultasi dengan tim penasihat hukum.
Irhamni Ridjani harus duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidan Korupsi Banjarmasin. Terdakwa ketika berkonsultasi dengan tim penasihat hukum.

BANJARMASIN, KP – Dr H Irhami Ridjani, mamtan Bupati Kotabaru tetap tegar duduk di kursi terdakwa dalam persidangan, Selasa (23/8). Bahkan kini rambutnya sangat rapi serta sudah bisa tersenyum ketika berkonsultasi dengan tim penasihat hukumnya.

Usai Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwan,  terdakwa DR Irhami Ridjani, menyatakan apa yang di dakwaan jauh dari kenyataan.

Belum lagi ia melanjutkan pembicaraan itu, majelis hakim yang dipimpin hakim Affandi langsung memotong pembicaraan terdakwa agar mengkonsultasikan atas kehendaknya itu dengan tim penasihat hukum.

Penasihat hukum terdakwa terdiri dari pengacara senior antara lain DR Masdari Tasmin SH MH serta HM Sabri Noor Herman SH MH dan rekan.

“Apa yang dikatakan para JPU tersebut terdiri dari JPU Supriadi secara bergantian dengan jaksa Budi Purwanto dan Agung Aji, jauh berbeda dengan kenyataan,’’ tegas terdakwa pada sidang perdana.

Tim penasihat hukum, kemudian kepada majelis pada sidang mendatang akan mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU.

Selain itu, tim penasihat terdakwa juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada terdakwa yang masih menderita kanker hati.

Atas permohonan tersebut, majelis akan mempertimbangkannya serta meminta tim penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan seorang dokter spesial penyakit dalam.

Ini disebabkan dalam lampiran permohonan tersebut banyak terdapat istilah tehnis kedokteran hyang tidak dimengerti majelis.

“Kami tidak banyak tahun istilah kedokteran, kiranya pihak tim penasihat hukum bisa mendatangkan dokter spesial untuk didengar keterangannya,’’ beber Affandi.

Terdakwa dituding melakukan penyalahgunaan wewenang menggunakan jabatanya sebagai Bupati Kotabaru, perbuatan terdakwa  sebagaimana pada pasal 12 huruf e UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana perubahan pada UU No 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Bupati Kotabaru terkait ijin kelistrikan yang diajukan PT ITP, sebuah perusahaan semen.

Atau kedua melanggar pasal 12 huruf G undang undang yang sama yakni soal utang piutang
Yang bersangkutan dengan kekuasaannya sebagai Bupati Kotabaru, tidak memberikan ijin kelistrikan yang diajukan PT ITP, terkecuali mau membayar uang sebesar Rp17,8 Miliar sebagai gantu rugi lahan yang diakui milik terdakwa, seluas 35 Ha di lokasi Tarjun Kotabaru dengan harga Rp50.000/meter persegi. (hid/K-4)

Tag:,
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua