• Hari ini : Kamis, 26 April 2018

Jatah Kalsel Dipotong, Gubernur Minta Kencangkan Ikat Pinggang

Gubernur Kalsel H Sahbirin dan Pimpinan DPRD Kalsel, memperlihatkan dokumen KUA-PPAS 2017 yang selesai dibahas dan telah ditandatangani.
Gubernur Kalsel H Sahbirin dan Pimpinan DPRD Kalsel, memperlihatkan dokumen KUA-PPAS 2017 yang selesai dibahas dan telah ditandatangani.

Banjarmasin, KP – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Sahbirin Noor mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) harus mengencangkan ikat pinggang, melakukan penghematan menerapkan skala prioritas dalam program-program kerja, karena ada pemotongan jatah dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk daerah ini.

Gubernur mengatakan hal itu, kepada wartawan usai menandatangani Kebijakan Umum APBD – Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2017, yang selesai dibahas eksekutif dan legislatif di DPRD Kalsel, Rabu malam. Kepada wartawan Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin ini mengaku, sangat lega akhirnya pembahasan KUA-PPAS 2017 rampung dan telah ditandatangani, namun ia mengakui, anggaran sejumlah SKPD terpaksa dipotong atau direposisi, menyusul adanya pengurangan jatah dana perimbangan dari pemerintah pusat.

“Meski ada pemotongan dana perimbangan, saya yakin untuk program-program prioritas tetap bisa berjalan, contoh seperti pembangunan Jembatan Kotabaru tetap jalan terus,’’ ujarnya.

Sementara, berdasarkan pemantauan pembahasan KUA-PPAS tahun 2017 oleh Badan Anggaran (Banggar) eksekutif dan legislatif, sempat memanas dan berjalan alot.

Setelah berlangsung selama delapan jam, akhirnya pembahasan rampung dan ditandatangi oleh gubernur Kalsel dan unsur Pimpinan DPRD Kalsel. Dengan rampung ditandatanganinya KUA-PPAS itu, maka selangkah lagi pembahasan rancangan APBD 2017 bisa dilaksanakan.

Disinggung banyaknya anggaran program kerja SKPD yang dipangkas, Paman Birin menegaskan, terpaksa dilakukan.

Tapi pemotongan itu bukan inisiatif pihaknya, karena adanya pengurangan jatah dana perimbangan dari pemerintah pusat, sehingga Pemprov harus menyesuaikan kondisi keuangan.

Paman Birin menyebutkan juga, untuk menjalankan roda pemerintahan di 2017, eksekutif terpaksa mengencangkan ikat pinggang.

“Pemprov harus berhemat mengelola keuangan daerah dalam merealisasikan program-program kerja dengan arah yang tepat sasaran,’’ ujarnya.

Pada kesempatan itu, dia juga mengatakan bahwa untuk program skala prioritas tak akan terkena dampak pemangkasan, contohnya, seperti pembangunan lanjutan proyek jembatan Kotabaru, perluasan bandara Syamsuddin Noor serta jalan tol Banjarbaru – Tanah Bumbu.

“Mudah-mudahan proyek-proyek ini bisa menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), sesuai visi misi sejak awal dan menjadi bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),’’ ujarnya.

Terpisah, Plt Ketua DPRD Kalsel, Muhaimin berharap, semua pihak memahami kondisi keuangan daerah.

Baginya yang terpenting program kerja Pemprov tetap berjalan, dengan melakukan penyesuaian kemampuan daerah, terutama, program skala prioritas.

Sedangkan terkait program kerja yang belum terakomodir, politisi senior PDIP ini mengatakan, masih bisa dilanjutkan pada anggaran tahun depan.

Muhaimin menambahkan, alot dan panjangnya perdebatan dalam pembahasan, karena sejumlah anggota Banggar DPRD Kalsel mempertanyakan kepada Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD) Pemprov, terkait pemotongan anggaran, sehingga masih banyak program yang belum tercover.

Dan alasannya, karena anggaran daerah yang terbatas, sehingga sebagian program terpaksa ditunda.

Namun ke depan, masih bisa diprogramkan ulang saat kondisi keuangan daerah normal. (lia/K-2)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua