• Hari ini : Jumat, 25 Mei 2018
  • 28 C

K3 Pekerja Bangunan Duta Mall Dipertanyakan

GAPENSI PERTANYAKAN K3 – Ketua dan pengurus GAPENSI Kalsel mempertanyakan penerapan K3 BPJS Ketenagakerjaannya serta para ahli kontraktor yang diharuskan UU Jasa Kontruksi pada perusahaan pembangunan baru DM Banjarmasin yang menyebabkan pekerja lokalnya tewas beberapa waktu yang lalu. (KP/Hifni)

BANJARMASIN, KP – Wakil Ketua GAPENSI Kalsel Rusli dengan tegas menyatakan prihatin atas meninggalnya pekerja lokal bangunan Duta Mall Banjarmasin beberapa waktu yang lalu menjadi perhatian serius Gapensi Kalsel dan mempertanyakan K3 serta ahli SKT dan SBU yang dimiliki perusahaan yang membangun bangunan tersebut.

“ Kami sebagai pengurus BPD Gapensi Kalsel mempertanyakan K3 perusahaan tersebut karena setiap pekerjaan besar ada standar pekerja, sehingga tidak ada korban jiwa dalam setiap proyek pekerjaan,” tegas pengusaha senior ini.

Sampai saat ini GAPENSI sendiri tidak tahu persis perusahaan apa yang membangun penambahan DM tersebut, apalagi tidak pernah lapor kepada Gapensi dan selama ini tidak pernah melihat papan nama proyek diarea tersebut yang seharusnya wajib mereka pasang dan ini terkesan tertutup siapa yang mengerjakannya.

“ Kita meminta Disnakertran Kota lebih bersikap tegas atas meninggalnya pekerja diketinggian bangunan tersebut apa sudah benar K3 nya atau hanya abal-abal saja, apalagi saya dengar dari Pemko Banjarmasin IMBnya tidak ada jelas ini sangat parah sekali jika bangunan ini dikerjakan kontraktor lokal dan nasional,” sebutnya yang diamini Ketua GAPENSI Kalsel, Ir Edy Suryadi MM.

Dikatakan, selain wajib mengantongi K3 juga sebelum mendirikan bangunan sekecil rukopun kontraktor harus mengantongi BPJS Ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Kontruksi saat ini termasuk harus memiliki sertifikat ahli dan dipertanyakan apakah perusahaan disana sudah memiliki SKT dan SBU.

“ Saya kira jika kontraktor memenuhi syarat dalam pembangunan dan UU Jasa Kontruksi, maka pekerja akan terjamin keselamatannya dan jaminan kesejahtraannya,” bebernya.

“UU Jasa kontruksi menekankan dunia jasa konstruksi harus memiliki standar ijin usaha jasa konstruksi. jika tidak memiliki ijin usaha jasa konstruksi maka kontraktor bisa dikatakan ilegal,” kata H Edy Suryadi
menambahkan.

Dia menyebutkan, dalam setiap pelelangan, setiap perusahaan wajib punya perlindungan K3, untuk jaminan pekerja seperti wajib ikut BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara, Wakil Ketua LPJK Kalsel, H Wijaya Kusuma Prawira Karsya menyatakan, pihaknya akan melakukan peninjauan terhadap pembangunan tambahan Duta Mall, terkait tewasnya pekerja saat perusahaan bekerja membangun gedung baru tersebut beberapa waktu yang lalu.

“ Saya ingin mengetahui kontraktor siapa yang mengerjakan dan apakah sudah memiliki sertifikat ahli dan seandainya memiliki ahli apakah ahlinya berada disini atau hanya diatas kertas saja,” tutupnya. (hif/K-7)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua