• Hari ini : Rabu, 24 Januari 2018

Kadisdikbud Kalsel Dibuat Geram

Banjarmasin, KP – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, HM Yusuf Effendi dibuat geram.

Pasalnya, salah satu bawahannya yang terjaring operasi OTT Pelaksana Satgas Saber Pungli Kalsel, Selasa (18/7) atas dugaan pungutan liar di sekolah.

Menurut Yusuf, sejak awal seluruh sekolah sudah dinasehati untuk mengantisifasi dengan optimal. Ditegaskannya, sejak awal pihaknya tak menghendaki pungli tersebut terjadi di sekolah. Sebab secara aturan tidak diperbolehkan.

Yusuf mengatakan, untuk mengantisifasi tersebut pihaknya sudah membuat regulasi berdasarkan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah.

“Menindak lanjuti Permendikbud ini kami tindak lanjuti melalui peraturan kepala dinas. Yang maknanya supaya teratur dan ada penegasan tidak boleh ada pungutan,’’ ujarnya.

Kedua sudah membuat surat edaran bahwa melarang pungutan dalam penerimaan peserta didik baru maupun daftar ulang.

Ketiga sudah mengumpulkan kepala sekolah beberapa kali untuk menghimbau dan menggaris bawahi tidak boleh melakukan pungutan.“Tapi ini masih terjadi juga,’’ tandasnya.

Yusuf menyatakan, seluruh sekolah sudah diberikan pengetahuan tentang mana-mana sumbangan yang diperbolehkan dan mana pungutan yang tak boleh. Sehingga menurutnya sekolah tak perlu lagi salah langkah dalam menerima biaya dari orang tua atau wali murid.

Tapi pada kenyataannya masih ada sekolah yang melakukan pungutan diluar ketentuan.“Yang boleh diterima sumbangan itu adalah hasil kesepakatan musyawarah orang tua atau wali murid,’’ ujarnya.

Misal dibeberkan dari mana saja pemasukan dan untuk apa saja pengeluaran.

Ada kekurangan anggaran serahkan kepada seluruh orang tua murid. Sekolah tidak ikut terlibat. Biarkan mereka bermusyawarah bagaimana keputusannya. Nah yang seperti itu tidak termasuk pungutan liar. Yang terjadi ini orang tua murid tidak diajak musyawarah disuruh sumbangan,” keluhnya.

Kalaupun dengan dalih untuk peningkatan fasilitas sekolah, menurut Yusuf hal itu juga tidak dibenarkan.

Sebab, lanjutnya, pihaknya sudah ada alokasi anggaran untuk peningkatakan infrastruktur. Asalkan pihak sekolah mengajukan proposal dan akan diproses.

“Kalau ada yang rusak ajukan proposal kita prioritaskan, Disdik sudah sampaikan kalau ada kerusakan silahkan ajukan.

Karena ada alokasi dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Kalau dua sumber dana ini terbatas akan kami teruskan ke pemerintah pusat melalui Kemendikbud agar dapat bantuan APBN. Ini sudah ada 4 sekolah yang dapat bantuan APBN. Jadi tak perlu khawatir.

Untuk yang bersangkutan sanksinya akan kita tunggu dulu putusan berkekuatan hukum tetap. Nanti kita proses sesuai aturan,’’ tegasnya.
Di sisi lain, Sekertaris Komisi IV DPRD Kalsel, M Lutfi Syaifuddin menyebut apa yang terjadi tersebut adalah jawaban dari kekhawatiran pihaknya selama ini.

Sebab tambahnya, pihaknya selama ini sudah mewanti-wanti agar itu tak terjadi.

Dengan kejadian itu menurutnya, dunia pendidikan Kalsel tercoreng. Bahkan ia menambahkan tidak menutup kemungkinan SMAN 10 saja yang melakukan pungli tersebut.

Ini harus dijadikan pelajaran, cukup ini saja terakhir terjadi. Masing-masing sekolah harus bisa menjalankan Permen 75/16,’’ tuturnya. (mns/K-4)

 

Tag:
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua